Jakarta, SatukanIndonesia.com – Viral tentang adanya kontroversi Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 yang tak memunculkan nama Hasyim Asy’ari, akhirnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim buka suara.
Banyak pihak yang melakukan protes akibat tidak adanya nama tokoh besar Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy’ari dalam buku tersebut, padahal Hasyim Asy’ari memiliki andil besar dalam sejarah Indonesia.
Lewat video yang diunggah di akun Instagramnya @nadiemmakarim, ia menegaskan bahwa penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 itu terjadi pada tahun 2017.
“Kamu sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat,” kata Nadiem, Rabu (21/4/2021).
“Begitu mendengar isu ini, meskipun terjadi sebelum saya menjadi menteri, maka saya sebagai kemendikbud mengambil langkah konkret,” imbuhnya, Rabu (21/4/2021).
Nadiem menuturkan, saat ini dia sudah menugaskan pihak terkait untuk mengoreksi kamus sejarah pertama di Indonesia tersebut. Dia menegaskan bahwa tidak ada niat dari Kemendikbud untuk menghilangkan jejak sejarah.
“(Saya) Menugaskan Dirjen Kebudayaan menyelesaikan masalah dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung di Kemendikbud menyempurnakan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi pemangku kepentingan termasuk NU,” ucapnya.
Ia juga berharap, isu mencuat yang terjadi di bulan Ramadhan ini dapat diselesaikan dengan akal sehat dan kepala dingin.
Sebelumnya diberitakan hilangnya nama Hasyim Asy’ari dari kamus itu membuat PKB protes ke Kemendikbud. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid tak terima Hasyim Asy’ari tidak ditulis dalam kamus sejarah Indonesia.
Sebab, Hasyim Asy’ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia mendirikan Pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur pada 1899. Pesantren itu menjadi yang terbesar pada abad 20. Pada 1926, ia mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan lembaganya tak pernah menerbitkan kamus itu secara resmi. Ia menegaskan naskah kamus itu disusun pada 2017, sebelum Mendikbud Nadiem Makarim menjabat.
“Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” ujar Hilmar dikutip dari Antara, Selasa (20/4/2021).
