Jakarta, SatukanIndonesia.com – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan buka suara soal titipan posisi komisaris di beberapa perbankan yang berada di bawah BUMN. Ia membenarkan jika memang seringkali ada titipan posisi komisaris di BUMN dari pengalamannya menjabat sebagai menteri BUMN.
“Sewaktu saya menjadi menteri, tentu ada titipan-titipan komisaris untuk bank-bank besar itu,” kata Dahlan dalam diskusi Indonesia Leaders Talk ke-13 bertajuk ‘BUMN: Antara Aset dan ATM Penguasa’ yang digelar oleh politisi Mardani Ali Sera dikutip Minggu (8/11/2020).
Dahlan mengaku akan melihat orangnya terlebih dahulu. Jika dirasa tidak mengerti perbankan dan tidak mampu menduduki posisi komisaris, ia akan menolaknya.
“Setelah orangnya (dirasa) ‘Loh kan ini tidak mengerti perbankan, tapi kok minta jadi komisaris’, biasanya saya dekati begini: ‘Pak, Bapak kan latar belakangnya bukan bank. Saya bisa saja mengangkat bapak, tapi apakah bapak siap untuk ujian?” lanjutnya.
“Ini sebetulnya kata-kata untuk menolak, tetapi kan kita orang Timur tidak bisa menolak (secara langsung) begitu. Nah biasanya mereka akan mundur sendiri kok.”
Dahlan menegaskan jika posisi direksi dan komisaris perbankan milik BUMN tidak dapat sembarangan diisi. Untuk mendapatkan posisi tersebut, kandidat harus memiliki kemampuan, serta harus mengikuti ujian mengenai perbankan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jadi (kandidat) harus ada dan lulus ujian mengenai perbankan yang dilaksanakan oleh OJK, baru bisa jadi komisaris, kalau khusus perbankan,” tukasnya.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengakui banyak pihak yang memberikan titipan nama yang disampaikan kepadanya untuk dijadikan direksi atau komisaris di perusahaan pelat merah. Dia juga tak memungkiri dari titipan tersebut juga ada yang lolos untuk mengisi kursi-kursi yang menjadi rebutan banyak pihak ini.
Menurut Erick adanya titipan ini merupakan hal yang wajar adanya titipan dan dia tak menampik bahwa nama-nama tersebut juga dijadikan pertimbangan dalam melakukan perombakan manajemen di BUMN.
“Hal yang wajar saya rasa (ada titipan), tetapi yang penting kompeten dan prosesnya baik. Kalau memang diajukan, (hitam di atas putih) iya dong, itu yang kita mau. Gak semuanya diterima, buktinya banyak yang kecewa juga,” kata Erick dalam program ‘Mata Najwa’ yang disiarkan Trans7 pada Rabu (5/8/2020) malam lalu.
Menurut dia, sejauh ini hanya 10% saja dari total titipan tersebut yang diangkat itu pun harus tetap melalui proses yang ditentukan oleh kementerian. Hal yang penting orang tersebut harus memiliki kapabilitas dan memberikan kontribusi untuk perusahaan yang ditempatinya.
Erick menjelaskan, untuk menjadi direksi dan komisaris BUMN membutuhkan proses yang panjang, terutama untuk 40 BUMN yang penting harus memasuki proses tim penilai akhir (TPA). Proses TPA kali ini juga diklaim berbeda dengan proses TPA sebelumnya, selain meminta pertimbangan Presiden, masukan dari menteri-menteri terkait juga diperlukan.
Selain itu, juga dilakukan background check untuk memastikan track record kandidat direksi dan komisaris tersebut benar dan bersih. (CNBC/bm)
