JAKARTA, satukanindonesia.com – Pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan, bahwa Negara-negara dapat pertanggungjawaban secara hukum atas emisi gas rumah kaca mereka.
Hal ini tertuang dalam putusan yang sangat dinantikan oleh negara-negara Pasifik yang telah lama frustrasi dengan lambannya tindakan global, untuk mengatasi perubahan iklim.
Dalam pendapat penting yang disampaikan semalam di Den Haag, Presiden Mahkamah Internasional, Yuji Iwasawa mengatakan, perubahan iklim adalah ancaman mendesak dan eksistensial, yang jelas disebabkan oleh aktivitas manusia, dengan konsekuensi dan dampak yang melintasi batas Negara.
Demikian dilansir dari laman internet RNZ Pasifik, Jumat (25/07/2025).
Pendapat pengadilan tersebut, merupakan puncak dari enam tahun advokasi dan manuver diplomatik yang dimulai oleh sekelompok mahasiswa Universitas Pasifik pada tahun 2019.
Mereka frustrasi dengan apa yang mereka lihat sebagai kurangnya tindakan untuk mengatasi krisis iklim dan menilai bahwa mekanisme, yang ada saat ini sangat tidak memadai.
Gagasan mereka didukung oleh pemerintah Vanuatu, yang kemudian meyakinkan Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat penasihat dari pengadilan mengenai kewajiban negara-negara berdasarkan hukum internasional.
Kelima belas hakim pengadilan diminta, memberikan pendapat atas dua pertanyaan.
Pertama, apa saja kewajiban negara berdasarkan hukum internasional yang berlaku untuk melindungi iklim dan lingkungan?
Kedua, apa konsekuensi hukum bagi pemerintah jika tindakan mereka atau ketidakhadiran tindakan secara signifikan merusak iklim dan lingkungan?
Semalam, saat membacakan ringkasan yang memakan waktu hampir dua jam, Iwasawa mengatakan, Negara-negara memiliki kewajiban yang jelas berdasarkan hukum internasional, dan bahwa negara-negara serta, lebih jauh lagi, individu dan perusahaan di negara-negara tersebut diharuskan untuk mengekang emisi.
Iwasawa menyatakan, kewajiban lingkungan dan hak asasi manusia yang ditetapkan dalam hukum internasional memang berlaku untuk perubahan iklim.
“Perlindungan lingkungan merupakan prasyarat bagi terwujudnya hak asasi manusia,”ujarnya, seraya menambahkan bahwa kenaikan muka air laut, penggurunan, kekeringan, dan bencana alam “dapat secara signifikan merusak hak asasi manusia tertentu, termasuk hak untuk hidup.”
Untuk mencapai kesimpulannya, para hakim meneliti puluhan ribu halaman pengajuan tertulis dan mendengarkan argumen lisan selama dua minggu, dalam apa yang disebut pengadilan sebagai kasus ICJ terbesar yang pernah ada, dengan lebih dari seratus negara dan organisasi internasional memberikan kesaksian.
Mereka juga memeriksa seluruh korpus hukum internasional termasuk konvensi hak asasi manusia, hukum laut, Perjanjian Iklim Paris, dan banyak lainnya untuk menentukan apakah negara-negara memiliki kewajiban hak asasi manusia dalam mengatasi perubahan iklim.
Negara-negara adikuasa dan penghasil emisi besar, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, menyatakan dalam kesaksiannya bahwa perjanjian PBB yang ada, seperti Perjanjian Paris, sudah cukup untuk menangani perubahan iklim.
Namun, pengadilan menemukan bahwa kewajiban negara melampaui perjanjian iklim semata. Kewajiban tersebut juga mencakup banyak bidang hukum internasional lainnya, seperti hukum hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan hukum tentang pembatasan kerusakan lintas batas.
Yang penting bagi banyak negara Pasifik, pengadilan juga memberikan pendapat tentang apa yang akan terjadi jika permukaan air laut naik begitu tinggi hingga beberapa negara bagian hilang sama sekali.
“Setelah sebuah negara berdiri, hilangnya salah satu unsur penyusunnya belum tentu mengakibatkan hilangnya status kenegaraannya.”
Pendapat ICJ tidak mengikat secara hukum. Namun demikian, para advokat berpendapat bahwa pendapat tersebut memiliki bobot hukum dan politik yang signifikan dan tidak dapat diabaikan, serta berpotensi membuka pintu bagi litigasi iklim dan tuntutan kompensasi atau reparasi atas kerugian dan kerusakan terkait iklim.
Individu dan kelompok dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap negara mereka sendiri karena gagal mematuhi pendapat pengadilan, dan negara-negara juga dapat kembali ke Mahkamah Internasional untuk saling meminta pertanggungjawaban.
Pendapat tersebut juga akan menjadi preseden yang kuat bagi legislator dan hakim untuk dijadikan acuan saat menangani persoalan terkait krisis iklim, serta memberi negara-negara kecil bobot yang lebih besar dalam negosiasi perjanjian COP di masa mendatang dan mekanisme iklim lainnya.
Di luar gedung pengadilan, puluhan aktivis iklim baik dari Belanda maupun mancanegara berkumpul di sebuah alun-alun, sementara pesepeda dan trem berlalu-lalang di sore musim panas. Di antara mereka adalah Siaosi Vaikune, seorang warga Tonga yang merupakan salah satu mahasiswa pertama pencetus ide tantangan tersebut.
“Semua orang telah menantikan momen ini,”ujarnya. “Enam tahun sudah berlalu sejak kampanye.”
“Masyarakat garis depan telah berulang kali menuntut keadilan,”kata Vaikune. “Dan ini adalah langkah lain menuju keadilan itu.”
‘Itu memberi harapan’
Menteri Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu mengatakan, putusan itu lebih baik dari yang ia harapkan, dan ia merasa emosional atas hasilnya.
“Aspek yang paling menggembirakan adalah putusan itu begitu kuat dalam konteks saat ini, di mana aksi dan kebijakan iklim tampaknya berjalan mundur,”ujar Regenvanu kepada RNZ Pasifik.
“Ini memberi harapan besar kepada kaum muda, karena merekalah yang mendorong ini.
“Saya pikir ini akan melahirkan kembali generasi aktivis muda baru untuk mendorong pemerintah mereka demi masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri.”
Regenvanu mengatakan, hasil tersebut menunjukkan kekuatan multilateralisme.
“Dulu ada masa di mana semua pihak bisa berkompromi untuk menyepakati agar kasus ini diadili di sini, dan kemudian di sini lagi, kita melihat pengadilan dengan para hakim dari berbagai negara di dunia yang semuanya sepakat dengan pendapat yang begitu kuat. Hal ini memberi harapan bagi multilateralisme.”
Ia menambahkan, Pasifik kini memiliki pengaruh lebih besar dalam negosiasi iklim.
“Masyarakat di lapangan, yang menderita akibat kenaikan muka air laut, kehilangan wilayah, dan sebagainya, mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan kami harus menyediakannya,”kata Regenvanu.
“Saat ini kami tahu bahwa kami dapat mengandalkan kerja sama internasional karena kewajiban yang telah dideklarasikan di sini untuk membantu mereka.”
Direktur Perubahan Iklim di Komunitas Pasifik (SPC), Coral Pasisi, juga mengatakan keputusan itu merupakan hasil yang kuat bagi negara-negara kepulauan Pasifik.
“Pengakuan bahwa sains sudah sangat jelas, ada hubungan langsung antara emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan kerugian yang ditimbulkannya terutama di negara-negara yang paling rentan,”kata Pasisi.
Ia mengatakan, kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan manusia, dan hal ini diakui oleh pengadilan. [**/GRW]
