• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Alasan Omnibus Law Ubah Formula Denda WP Telat Bayar Pajak

Alasan Omnibus Law Ubah Formula Denda WP Telat Bayar Pajak

Oktober 19, 2020
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Alasan Omnibus Law Ubah Formula Denda WP Telat Bayar Pajak

[Ekonomi]

Oktober 19, 2020
in Ekonomi
0
0
SHARES
51
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Dirjen Pajak Suryo Utomo. Foto: istimewa

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap alasan pemerintah menurunkan formula tarif sanksi pajak dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) dibandingkan ketentuan di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Utamanya, agar sejalan dengan dinamika perekonomian.

Salah satunya, formula tarif sanksi kepada wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

Namun, formula ini diubah menjadi besaran bunga acuan Bank Indonesia (BI) ditambah 5 persen dibagi 12 bulan dalam UU Ciptaker. Artinya, besaran tarif sanksi pajak ke depan akan bergantung perubahan bunga acuan bank sentral nasional yang berubah dari waktu ke waktu.

“Ini jauh lebih rendah dari 2 persen per bulan seperti saat ini di UU KUP. Kami gunakan basis tingkat bunga berlaku,” ucap Suryo saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2020 secara virtual, Senin (19/10/2020).

Misalnya, tingkat bunga acuan BI 6 persen maka besaran sanksi hanya kurang dari 1 persen. Pasalnya, 6 persen ditambah 5 persen dibagi 12 hanya 0,92 persen.

Suryo mengatakan ketentuan ini diubah karena pemerintah ingin besaran sanksi mengikuti perkembangan ekonomi teraktual. Hal ini dirasa bisa diwakili oleh perkembangan tingkat bunga acuan BI yang sesuai perkembangan pasar.

“Karena kami lihat keterlambatan berefek pada nilai uang, sehingga sanksi diterapkan sesuai dengan bunga berlaku ditambah persentase tertentu yang merupakan besaran sanksi,” jelasnya.

Di sisi lain, Suryo mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan dua peraturan pemerintah (pp) dan 12 peraturan menteri keuangan (pmk) yang merupakan aturan turunan dari kluster perpajakan di UU Ciptaker. Aturan itu akan dikebut dalam tiga bulan ini.

“Kami hitung pmk yang memang harus dilakukan perubahan terkait PPh, PPN, dan KUP, untuk melaksanakan peraturan UU Ciptaker,” pungkasnya.

Sumber: CNN Indonesia

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: EkonomiOmnibus LawPajakSuryo Utomo
ShareTweetSend

Related Posts

KY Dorong Omnibus Law untuk Perkuat Pengawasan Etik Hakim

KY Dorong Omnibus Law untuk Perkuat Pengawasan Etik Hakim

November 1, 2026
Wawali Harris Bobihoe Borong Produk UMKM Hasil Tangan Terampil Emak- Emak

Wawali Harris Bobihoe Borong Produk UMKM Hasil Tangan Terampil Emak- Emak

September 25, 2026
Bapenda Kota Bekasi Bertekad Capai PAD melalui Berbagai Upaya

Bapenda Kota Bekasi Bertekad Capai PAD melalui Berbagai Upaya

Juli 24, 2026

Tri Adhianto Dorong Lansia Aktif dan Bahagia Melalui Kriyaan Lansia Kota Bekasi 2026

Juli 9, 2026

Wali Kota Bekasi Apresiasi Keberhasilan Sensus Penduduk, Siap Lanjutkan Sensus Ekonomi

Juni 23, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?