• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Papua Barat Kehilangan 100 Triliun, Kementerian ESDM Didesak Terbitkan IPR

Papua Barat Kehilangan 100 Triliun, Kementerian ESDM Didesak Terbitkan IPR

Mei 11, 2026
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

Demi Keadilan, APRI Dukung Perjuangan DBH Migas Papua Barat

November 21, 2026
25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

Indonesia Ingatkan Amerika Serikat, Rusia, dan China di KTT APEC 2026

November 20, 2026
Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Di DPR, MenHAM Pigai : 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

November 20, 2026
Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan, Ketua Komisi XI DPR RI : Kepastian Hukum Jadi Perhatian

November 20, 2026
Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

Daerah Terpencil dan Rawan Stunting Jadi Prioritas MBG

November 20, 2026
Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

Percepat Pengeboran Redha-1, SKK Migas Bidik 1 Miliar Barel di Papua

November 20, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

Papua Barat Kehilangan 100 Triliun, Kementerian ESDM Didesak Terbitkan IPR

(Daerah)

Mei 11, 2026
in Daerah
0
0
SHARES
127
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

MANOKWARI, satukanindonesia.com — Anggota DPR Papua Barat, Ferry Auparay mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama DPR RI Komisi XII untuk segera menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) di Papua Barat pada tahun 2026.

Desakan tersebut disampaikan menyusul data yang diungkap Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Papua Barat terkait dugaan kebocoran hasil tambang rakyat di Papua Barat yang nilainya disebut mencapai ratusan triliun rupiah, namun belum memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, legalisasi pertambangan rakyat menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara terukur, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.

“Sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat, saya melihat ini sebagai pintu masuk untuk meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya DPR RI Komisi XII dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia, agar segera menerbitkan izin pertambangan rakyat,”ujarnya.

Ia menilai, apabila pertambangan rakyat di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Pegunungan Arfak, mendapatkan payung hukum yang jelas, maka pemerintah daerah akan memiliki dasar kuat untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan tersebut.

“Kalau izin ini diterbitkan, pemerintah bisa mengontrol. Kita bisa memantau berapa produksi tambang rakyat dalam setahun, berapa yang menjadi hak daerah, berapa yang masuk ke pemerintah pusat. Semuanya akan menjadi jelas,”katanya.

Sebaliknya, ia mengingatkan, apabila legalisasi terus ditunda, maka potensi kebocoran sumber daya alam akan semakin besar dan membuka ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan negara maupun masyarakat adat.

“Kalau ini tidak segera dilakukan, akan ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari hasil tambang rakyat. Ini sangat disesalkan,”tegas Ferry.

Ia juga mengapresiasi, APRI Papua Barat yang telah membuka data terkait potensi kebocoran hasil tambang rakyat tersebut. Menurutnya, data itu menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya mampu mengawal pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat demi kemakmuran Orang Asli Papua.

“APRI sudah memberikan data penting. Ini membuktikan bahwa negara belum maksimal mengawal sumber daya alam di Papua Barat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita di Pegunungan Arfak,”ujarnya.

Berdasarkan data geologi yang dihimpun APRI Papua Barat bersama akademisi, disebutkan sedikitnya 67 ton hasil tambang rakyat diduga telah keluar dari Papua Barat tanpa pengawasan optimal. Namun demikian, ia meyakini angka tersebut masih belum menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan.

“Saya pikir jumlahnya bisa lebih dari itu. Data yang dihimpun teman-teman geologi bersama APRI mungkin baru mencakup sekitar 60 sampai 70 persen, karena masih ada aktivitas dulang di wilayah seperti Teluk Wondama dan Tambrauw yang belum sepenuhnya terpantau,”katanya.

Ferry menegaskan, penerbitan izin pertambangan rakyat harus disertai dengan kesiapan administrasi dan teknis, termasuk penyusunan peta blok operasional atau master plan wilayah tambang.

“Tidak mungkin kementerian mengeluarkan izin tanpa peta blok operasional. Itu bagian dari instrumen pendukung administrasi,”jelasnya.

Meski demikian, ia menyatakan, hal terpenting adalah komitmen pemerintah pusat untuk tidak lagi menunda penerbitan izin pertambangan rakyat.

“Pemerintah pusat harus sesegera mungkin menerbitkan izin tambang rakyat pada 2026. Jangan ditunda lagi. Ini tidak boleh,” tambah Politisi Golkar ini.

Sementara itu, aktivitas tambang ilegal di Papua Barat diperkirakan telah menyebabkan potensi kerugian daerah hingga hampir Rp100 triliun. Kondisi ini mendorong Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat legalisasi tambang rakyat melalui penetapan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ketua APRI Papua Barat, Firmansyah S Rimosan, mengatakan legalisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan aktivitas penambangan masyarakat memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Teman-teman penambang ini sudah berkembang cukup pesat sejak 2018. Dari data lapangan yang kami dapatkan, potensinya sangat besar,” ujar Firmansyah.

Berdasarkan kajian awal bersama tim teknis geologi, sekitar 67 ton emas diperkirakan telah keluar dari Papua Barat tanpa tercatat sebagai pendapatan resmi daerah. Jika dikonversikan, nilai ekonominya mendekati Rp100 triliun.

“Ini tentu menjadi perhatian serius, karena daerah kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar,” katanya.

Firmansyah menjelaskan, APRI Papua Barat bersama tim geologi telah melakukan pengambilan sampel, pemetaan, serta kajian teknis sejak Januari guna memastikan potensi sumber daya mineral di sejumlah wilayah.

Ia menilai percepatan penerbitan IPR dan penetapan WPR menjadi kunci agar aktivitas tambang rakyat dapat berjalan legal, tertata, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.

“Kami berharap Dinas Pertambangan Papua Barat bisa berkolaborasi dengan kami untuk mendorong percepatan IPR dan WPR,”tukasnya. [GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Anggota DPR Papua BaratFerry AuparayMenteri ESDM
ShareTweetSend

Related Posts

Terapkan Mekanisme Baru, Bahlil : Impor Minyak sekarang Langsung Oleh Negara

Terapkan Mekanisme Baru, Bahlil : Impor Minyak sekarang Langsung Oleh Negara

November 1, 2026
Perketat Izin Tambang, Bahlil Jadikan Reklamasi Syarat Operasi

Perketat Izin Tambang, Bahlil Jadikan Reklamasi Syarat Operasi

Oktober 31, 2026
Impor BBM Makin Efisien, Bahlil : Pemerintah Pangkas Rantai Pasok

Impor BBM Makin Efisien, Bahlil : Pemerintah Pangkas Rantai Pasok

Oktober 30, 2026

Pemerintah Indonesia akan Hentikan Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Oktober 25, 2026

Bahlil, Listrik Batam–Bintan Padam, Ekspor Gas ke Singapura Harus Dikaji Ulang : Projo Kepri Sudah Mengingatkan Sejak Juni

Oktober 23, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?