Jakarta, SatukanIndonesia.com – Tenaga Ahli Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengajak HMI untuk berdialog dari pada berdemo.
Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan alasan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menyerukan demo di Istana Kepresidenan.
Ngabalin meminta HMI untuk menjelaskan rinci apa yang gagal dalam penanganan COVID oleh pemerintah. Ngabalin tak ingin HMI turun derajat seperti penyebar hoax.
“Kalau di lihat dari posisi himpunan mahasiswa Islam Indonesia itu kan organisasi kader yang isinya adalah teman-teman mahasiswa, kalo HMI juga punya penilaian pemerintah ini gagal, maka yang harus dilakukan itu adalah dia harus mengurai di mana kegagalan yang mereka maksud,” kata Ngabalin, kepada wartawan, Rabu (4/8/2021) malam
“Supaya pengurus besar HMI itu tidak sama derajatnya dengan para penyebar berita hoaks, atau seperti orang-orang yang karena sakit hati atau orang-orang yang benci, nyinyir, fitnah, dia harus uraikan itu,” lanjutnya.
Ngabalin lantas mengajak HMI untuk berdialog terkait hal itu. Menurutnya, HMI sebagai kaum akademisi harus mencontohkan hal-hal baik. Baca juga: Berburu Popularitas di Tengah Pandemi
“Mari kita dialog, teman-teman PB HMI harus menciptakan kualitas insan sebagai masyarakat akademi yang memiliki kualifikasi, memiliki ilmu dan kemampuan intelektual, dan background Islam yang kuat. HMI harus mencontohkan perilaku yang bertanggung jawab supaya mahasiswa yang baru masuk melihat kalau ini organisasi yang bisa bertanggung jawab,” ujarnya.
Ngabalin lantas menyinggung Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang kerap nyinyir dengan pemerintah tanpa bukti yang jelas. Menurut Ngabalin, HMI lebih berkualitas daripada keduanya.
“Saya keberatan kalau HMI punya pandangan yang sama dengan orang-orang yang suka nyinyir. Bagaimana mungkin HMI punya pandangan yang sama dengan Rocky Gerung dan Rizal Ramli yang menyudutkan pemerintah itu gagal. HMI punya independensi yang lebih jauh berkualitas daripada mereka yang suka nyinyir, mulut-mulut sampah itu,” ucapnya.
Baca juga: Tajam! Rumah DP Rp0 Jadi Sorotan, PDIP-PSI Tolak Perubahan RPJMD Anies
Ngabalin mengatakan berdemo di saat pandemi ini merugikan karena berpotensi memunculkan klaster baru. Ngabalin mengatakan pihaknya siap beraudiensi dengan HMI.
“Sifat dasar HMI itu kan berdialog, kita boleh bercerita, kita boleh ngomong. Jangan PB HMI membuat klaster baru demonstrasi, berkerumun kemudian nanti menimbulkan klaster baru dalam penyebaran virus corona. Sudah terlalu banyak orang penting kita, senior kita di HMI pergi meninggal dunia karena COVID,” ujarnya.
“Kapan dia mau berdialog, nanti kita berdialog, kapan dia menyampaikan saran, nanti kita adakan, kapan mereka mau, jangan turun ke jalan,” lanjut Ngabalin.
HMI menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan dan DPR pada 16 Agustus. Mereka akan melakukan pemanasan pada Jumat (6/8) dengan berdemonstrasi di sekitar Istana.
“Tentu yang pertama, tetap menaati protokol kesehatan,” kata Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu (4/8).
Dia telah menerbitkan surat instruksi bernomor 144/A/Sek/12/1442 berisi rencana demonstrasi mereka. Mereka menyebut aksi demonstrasinya sebagai #AgustusMerdeka, didasari penilaian bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini. Baca juga: Fadli Zon Kritisi Kebijakan Rektor UI Bisa Jadi Komisaris BUMN
Instruksi itu berisi, pertama, perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin. Kedua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021. Meski ini masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali dan PPKM di luar Jawa-Bali, mereka tetap ingin demo.
“Kalau situasi begini terus lalu siapa dong yang mau tegur kekuasaan? Kan harus ada yang mengambil peran mengingatkan pemerintah agar negara ini diurus dengan benar. Selama ini kita sering mengkritik via media dan lain-lain tapi tidak direspons. Pilihan ini adalah pilihan terakhir yang kami lakukan karena pilihan sebelumnya tidak direspons,” tutur Muis.
Sikap berbeda ditunjukkan oleh PB HMI pimpinan Ketua Umum Raihan Ariatama. Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution, menyebutkan bahwa HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat instruksi demo Jokowi. HMI kubu Raihan memilih membagikan bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19.
“Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13, bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19,” kata Imam saat dihubungi, Rabu (4/8/2021).
“Kita tegaskan kembali kita tidak (menerbitkan instruksi demo itu), karena kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini,” katanya.
Baca juga: Ajukan Banding, Habib Rizieq Tak Seberuntung Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra
Imam menyebut ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus PB HMI. Namun Imam menegaskan bahwa hasil Kongres XXXI di Surabaya telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.
“Bagi saya hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin saudara Ketua Umum Raihan Ariatama,” katanya.
(nal/si)
