Jakarta, SatukanIndonesia.Com– Kebijakan fiskal Indonesia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber, namun secara bersamaan APBN juga harus diperkuat dari sisi ketahanan fiskalnya untuk dapat menghadapi peningkatan resiko ketidakpastian perekonomian gobal.
“Kenapa APBN perlu kita kuatkan ketahanan fiskal nya? Supaya APBN itu siap-siap lagi menjadi buffer untuk antisipasi uncertainty kedepan. Sehingga APBN harus terus sehat meskipun akan tetap menjadi shock absorber dari ekonomi kita,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara di Jakarta, Rabu (21/2/2022).
Di sisi lain, Wamenkeu menyebutkan satu pembelajaran yang dapat di ambil selama kondisi pandemi menuju endemi kedepan, yaitu berupa transformasi digital yang sangat cepat. Hal ini merupakan modal awal yang sangat baik bagi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0, terutama pada sektor-sektor yang akan didukung oleh digitalisasi.
“Alat digital kita itu menjadi bagian dari way of life kita kedepan, ini menjadi sangat baik karena menjadi platform dari pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” ujar Wamenkeu.
Dengan begitu, pemerintah memastikan ekonomi digital termasuk ke dalam industri pionir yang sejak tahun 2018 termasuk ke dalam kelompok industri yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday, serta mendapatkan bea masuk atau impor duty sampai dengan 0% untuk berbagai transaksi elektronik dan barang digital.
“Fasilitas ini kita harapkan dipakai oleh dunia usaha, dan fasilitas tax holiday itu bisa dari level yang besaran investasinya Rp500 miliar ke atas bisa mendapatkan tax holiday di 5 tahun sampai dengan 20 tahun saat ini. Dan ekonomi digital adalah salah satu dari 18 industri pionir tersebut,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Wamenkeu berharap agar kegiatan ekonomi digital Indonesia menjadi game changer ke depan, serta bisa terus meningkat dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
“Saya encourage seluruh dunia usaha untuk connect dengan Kementerian Keuangan, dengan Kantor-kantor Pelayanan Pajak kita, dengan Kantor Pelayanan Kepabeanan dan Cukai kita untuk mengetahui lebih lanjut berbagai inisiatif, berbagai macam insentif fiskal yang dapat digunakan ketika mengurusi dunia ekonomi digital di Indonesia,” ujar Wamenkeu.(***)
