Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Komisi III DPR RI menyatakan mendukung satuan tugas (Satgas) bentukan Mahfud MD untuk mengungkap transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
“Kalau kita lihat poin ke-6 Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang melakukan supervisi. Ini akan mensupervisi seluruh LHA (laporan hasil analisis) dan LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang belum selesai, nanti Rp300 (surat) itu yang LHA berapa yang LHP berapa, kemudian yang sekedar informasi berapa, itu kita list,” ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto di Raker bersama Mahfud MD dan Sri Mulyani, sebagaimana dilansir detik.com, Selasa (11/4/2023).
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengatakan Komisi III mendukung Satgas bentukan Mahfud MD tersebut.
Namun, politikus PDIP itu meminta satgas nantinya melaporkan setiap temuan baru kepada Komisi III DPR dalam sidang.
“Jadi saya kira Komisi III mendukung penuh poin 6, untuk dibuatkan satgas dan karena kita di sini, Komisi III setiap periodisasi rapat kita yang satu tahun 5 kali ini, kita selalu minta satgas bersama kepala PPATK melaporkan progresnya, sampai 300 (surat) laporannya PPATK-nya ini selesai, tuntas, kita tuntaskan itu,” tutur Pacul.
Pacul mengaku ingin persoalan transaksi janggal Rp349 triliun segera tuntas dan terang benderang.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (TPPU) bakal membentuk satgas untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Satgas Pengusutan Rp 349 T Dibentuk
KNK-PP-TPPU memutuskan akan kembali mengusut kasus dugaan TPPU Rp 189 triliun. Komite TPPU juga memutuskan membuat Satgas untuk mensupervisi kasus transaksi mencurigakan dengan nilai agregat Rp 349 triliun.
“Untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189 triliun lebih yang disampaikan Menko Polhukam di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023, dan dijelaskan pula oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023, pengungkapan dugaan tindak pidana asal dan TPPU sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA, dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga PK, namun komite memutuskan untuk melakukan tindak lanjut, termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk ke dalam proses hukum atau case building oleh Kementerian Keuangan,” ujar Mahfud saat konferensi pers di PPATK, Jakarta, Senin (10/4).
Kemudian, Mahfud juga menyampaikan pihaknya akan membentuk Satgas yang melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, serta Kemenko Polhukam. Satgas akan mengusut kasus ini dengan membangun kerangka kasusnya dari awal.
“Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp 349.874.187.502.987 dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal). Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, dimulai dengan LHP senilai agregat Rp 189.273.872.395.172,” jelasnya. (***)
