Jakarta, SatukanIndonsia.Com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal isu manuver Partai Golkar yang menyebut masih berpeluang menempati kursi Ketua DPR RI usai gelaran Pemilu 2024 lewat revisi Undang-undang MD3.
Hasto menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR.
Hasto memastikan akan ada perlawanan keras dari seluruh kader dan simpatisan jika peristiwa itu kembali terjadi atas hasil Pileg 2024.
“Maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Senin (25/3).
Hasto menjelaskan pada 2014 silam, partainya sudah cukup bersabar. Namun, sambungnya, ada batas dari kesabaran itu bila kembali terulang.
“Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,” imbuhnya.
Dia juga menyinggung kasus hukum yang kemudian menjerat dua Ketua DPR dari Golkar kala itu.
Menurut Hasto, peristiwa itu mestinya menjadi pelajaran. Dia mengingatkan agar jangan coba mengutak-atik atau merevisi kembali UU MD3 jika tak ingin ada perlawanan keras dari partainya.
“Sehingga jangan sulut sikap dari PDIP, yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” kata Hasto.
“Tapi, kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” imbuhnya.
Golkar saat ini menempel PDIP di peringkat kedua hasil perolehan suara Pileg 2024 berdasarkan keputusan KPU. Kondisi itu membuka peluang Golkar akan kembali meraih kursi suara DPR.
Sejumlah narasumber di internal anggota DPR maupun partai menyebut revisi UU MD3 berpeluang akan diubah.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku pihaknya tetap membuka komunikasi dengan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terkait peluang mengubah mekanisme penentuan kursi Ketua DPR.
“Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain, dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pemilihan Pilpres,” kata Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (21/3). (***)
