Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan beberapa klarifikasi soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah diputus bersalah melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menjawab hal itu, Anwar mengaku pasrah dan menyayangkan mengapa proses sidang etik terhadap dirinya bisa berjalan terbuka dan tidak sesuai dengan payung hukum berlaku.
“Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, (namun) dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan”, kritik Anwar saat jumpa pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, sebagaimana dilansir Liputan6.com, Rabu (8/11/2023).
Selain itu, Anwar menyoroti putusan MKMK yang disebut melakukan terobosan hukum untuk mengembalikan citra MK. Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak sepakat dengan pernyataan tersebut.
“Hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun sebagai Ketua MK saat itu saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan etik yang berlangsung,” ucap dia.
Anwar melanggar kode etik karena terlibat konflik kepentingan. Hal itu berdasarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dibacakan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.
Jimly mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hal itu sudah tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan.
“Kemudian prinsip independensi serta prinsip kepantasan dan kesopanan,” papar dia.(***)
