Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sidang Perkara Tata Usaha Negara dengan nomor perkara : 211/G/2017/PTUN-JKT antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (penggugat) melawan Menteri Hukum dan HAM RI (tergugat) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di Jalan A Sentra Primer Baru Timur Jakarta Timur, Kamis (05/04/2018).
Sidang yang di Ketuai oleh Tri Cahya Indra Permana, S.H. M.H, bersama Hakim Anggota 1: Nelvy Christin, S.H., MH dan Hakim Anggota 2: Roni Erry Saputro, S.H. , MH., dengan Agenda mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan dari Pihak Tergugat.
“Pada persidangan hari ini, kami selaku pihak Tergugat akan menghadirkan dua orang ahli, yaitu ahli sosiologi politik Islam serta ahli pemikiran dan praktik politik Islam,” kata Tim Kuasa Hukum tergugat I Wayan Sudirta di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta (05/04/2018).
Saksi Ahli pertama yang dihadirkan pihak tergugat adalah Ahli Sosiologi Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr Zuly Qodir Msi yang juga merupakan anggota lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Zuly sebelumnya telah membuat kajian ilmiah dalam sebuah buku tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini mengemukakan bahwa HTI menolak sistem demokrasi, menolak pancasila dan juga menolak turut serta dalam pemilu, karena menurut HTI hal tersebut adalah thogut (melawan perintah Allah).
Saksi ahli kedua yang dihadirkan pihak tergugat adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra. Azyumardi hadir memberikan keterangan sebagai ahli diawali dengan memberikan kesaksian secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan dalam 15 poin yang menjadi inti dalam kesaksiannya.
Menurut Azyumardi konsep khilafah yang diusung oleh HTI tidak relevan dan bertentangan dengan Pancasila dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dikarenakan konsep khilafah adalah konsep klasik dan tidak kompatibel dengan dunia terhadap keragaman yang ada di Indonesia malah akan mengancam eksistensi negara yang telah disepakati bersama.
“Dalam konsep khilafah yang diusung oleh HTI, menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya” kata Azyumardi.
Azyumardi menambahkan, HTI menolak adanya demokrasi. Namun mereka juga menjalankan bagian dari unsur demokrasi. Sayangnya, dalam kenyataan HTI tidak transparan dan cenderung tertutup. Azyumardi juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembubaranHTI, karena dinilai bertentangan dengan ideologi pancasila dan mendirikan negara Khilafah. Khilafah juga dinilai tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia.
Azyumardi Azra melanjutkan, Khilafah adalah sensasi HTI dalam mengubah ideologi bangsa. Dan dalam hal ini adalah Pancasila. Sedangkan pemahaman Khilafah versi HTI tidak mengikuti kesepakatan para ulama. Adapun HTI bila sudah menjadi sebuah gerakan politik ini sudah mengingkari hasil penelitian masyarakat. Sebab sebanyak 80% rakyat Indonesia masih cinta Pancasila.
“Khilafah tidak wajib diikuti di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya yang sudah dikembangkan sejak berdirinya bangsa ini,” ujarnya.
Dia menambahkan, bahwa Khilafah adalah contoh konteks politik Islam yang gagal dan tidak berhasil. Dan yang wajib adalah mematuhi pemimpin karena bernegara di Indonesia. Maka harus mematuhi presiden.
“Selain itu, HTI tidak tertarik dengan membuat masjid dan madrasah. Melainkan lebih cenderung kepada isu-isu nasional seolah-olah Islam ditindas,” Azyumardi Azra menjelaskan. (Aj/SatukanIndonesia.com)
