JAKARTA, satukanindonesia.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Wilhelmus Pigai mengapresiasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa yang melakukan aksi penolakan investasi dan eksploitasi Blok Wabu di kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Ia menilai, demonstrasi yang digelar dengan cara aman dan tidak destruktif merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan lingkungan, dan hak masyarakat adat.
“Saya mengapresiasi semangat solidaritas adik-adik mahasiswa, pelajar, dan seluruh masyarakat di Papua Tengah, khususnya dari Intan Jaya. Mereka menyuarakan kepedulian terhadap tanah leluhur mereka dengan cara damai dan bermartabat,”ujar Wilhelmus Pigai dalam keterangannya, Minggu (20/07/2025).
Aksi massa yang terdiri dari ratusan peserta ini berlangsung di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Mereka bergerak dari berbagai titik, seperti Wadio, Pasar Karang Tumaritis, dan Siriwini, sebelum akhirnya berkumpul dan membentuk barisan besar menuju Kantor DPR Papua Tengah.
Di kantor DPR Papua Tengah, para peserta aksi diterima oleh sejumlah anggota dewan dan Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa. Sebanyak 15 perwakilan massa melakukan audiensi dan menyampaikan, pernyataan sikap yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan, Marselino Pigai.
Adapun empat tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pertam, penolakan tegas terhadap segala bentuk upaya eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya.
Kedua, tuntutan keterbukaan informasi publik terkait rencana pertambangan emas di wilayah tersebut.
Ketiga, desakan pengusutan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam aktivitas pencarian emas di Intan Jaya sebagaimana dilaporkan oleh Amnesty International.
Keempat, dukungan terhadap laporan Koalisi Bersihkan Indonesia tentang penempatan militer di Papua, serta permintaan agar seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut ditindaklanjuti.
Menanggapi hal ini, Wilhelmus Pigai menyerukan, pimpinan DPR Papua Tengah untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Saya mendorong pimpinan DPR Papua Tengah untuk segera bersikap tegas dan menjadi jembatan antara suara rakyat Papua Tengah dan pemerintah pusat. Kita tidak boleh membiarkan tanah dan hak hidup masyarakat Intan Jaya dikorbankan atas nama investasi yang tidak transparan,”tegasnya.
Lanjut, Wilhelmus Pigai meminta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak mengeluarkan izin operasi pertambangan di Blok Wabu.
Ditekankannya, pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua.
“Jika pemerintah pusat terus memaksakan proyek ini tanpa persetujuan rakyat, maka kita sedang menciptakan luka baru di tanah Papua. Jangan ulangi kesalahan masa lalu,”pungkas Pigai. [**/GRW]
