JAYAPURA, SATUKANINDONESIA.Com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) resmi merubah struktur komando dalam Konferensi Wilayah, yang berlangsung pada 26–28 Februari 2025.
Dalam konferensi ini, batalyon Dullamo dinaikkan statusnya menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) III D Dulla. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya eskalasi konflik, dan ancaman terhadap sumber daya alam (SDA) Papua.
Brigadir Jenderal Aibon Kogoya, yang ditunjuk sebagai Panglima Kodam III D Dulla, mengumumkan perubahan ini dalam siaran pers bernomor 001/STPS/TPN-K3D/III/2025 yang diterima media ini, Sabtu (15/03/2025).
Menurutnya, perubahan struktur ini bertujuan memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Dalam struktur yang baru, Kodam III D Dulla menaungi tiga batalyon dengan komando teritorial yang lebih luas.
“Tiga batalyon tersebut adalah Batalyon 1 Hetobia yang beroperasi di wilayah Hegenagai-Kampung Agisiga, Batalyon 2 Ayopaa di wilayah Sugapa-Agisiga, dan Batalyon 3 Beogong yang mengamankan kawasan Beoga. Masing-masing batalyon memiliki tiga kompi,”ungkap Kogoya.
Selain itu, dalam restrukturisasi ini, Kolonel Rusak Mirip ditunjuk sebagai Wakil Panglima Kodam III D Dulla.
Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan langkah strategis dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ekspansi kapitalisme dan militerisasi di Papua.
“Kami melihat bahwa pendropan pasukan TNI dan Polri semakin masif, begitu pula dengan perampasan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu, kami perlu membangun struktur pertahanan yang lebih luas guna mempertahankan negeri kami dari gurita kapitalisme,”tegasnya.
Konferensi wilayah juga menegaskan, musuh utama yang menjadi sasaran perlawanan TPNPB Kodam III D Dulla, yaitu kapitalisme global dan nasional yang dianggap merampas kekayaan alam Tanah Papua.
Kolonel Rusak Mirip menyatakan, berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua Barat dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup rakyat Papua.
“Imperialis-kapitalis internasional dan nasional, termasuk PT Freeport, Mind.Id yang masuk ke Blok Wabu, serta berbagai perusahaan kayu, nikel, batubara, minyak, dan perkebunan, semuanya telah merusak tanah air kami. Kami tidak akan tinggal diam,”tegasnya.
Tak hanya itu, ia menegaskan, TPN-PB juga akan menghadapi aparat keamanan negara yang mereka anggap melindungi kepentingan modal.
“Pemerintah kolonial Indonesia beserta kaki tangannya, yaitu TNI dan Polri, yang melindungi modal asing dan menindas rakyat Papua, akan kami lawan,”katanya.
Lebih jauh, Mirip menyoroti keterlibatan kelompok sipil bersenjata yang diduga dibentuk oleh intelijen negara untuk mengamankan investasi di Papua.
“Ada milisi-milisi yang dibentuk, dibina, dan dipersenjatai oleh BIN, BAIS, dan militer Indonesia untuk mengamankan investasi. Kami akan menghadapi mereka, karena mereka adalah bagian dari mekanisme penjajahan ekonomi terhadap Papua,”katanya.
Di tengah eskalasi konflik ini, anggota TPN-PB, Jut Weya mengingatkan, para intelektual asli Papua yang terlibat dalam kompromi dengan para investor.
“Kami akan memantau siapa saja yang berkompromi dengan investor.Mereka yang membantu perusahaan merampas tanah Papua akan kami kejar karena mereka adalah kaki tangan penghancuran alam dan manusia Papua,”tukasnya. [**/GRW/REDAKSI]
