Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, salah satu tuntutan pada demo kali ini adalah mendesak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta minimal 13 persen. “Kalau di angka 13 persen itu berarti ada di Rp 5,4 juta,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
Menurut Winarso, desakan kenaikan UMP DKI telah didiskusikan melalui survei dan riset oleh dewan pengupahan KSPI DKI Jakarta. Ia menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah membaik setelah melewati fase sulit selama pandemi Covid-19 dua tahun lalu.
“Ditambah dua tahun lalu akibat Covid-19, tentunya ekonomi buruh dan pekerja mengalami keterpurukan, sehingga mereka harus diberikan tambahan sekitar 1,5 persen, sehingga ketemu di angka 13 persen,” ucap Winarso.
“Angka realistis UMP DKI sesungguhnya itu di tahun 2022 sana Rp 5,3 juta, lalu dengan angka kompromi sebesar Rp 4,6 juta itulah yang akhirnya diputuskan,” sambung dia. Lebih lanjut, Winarso berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam menetapkan UMP DKI Jakarta di tahun 2023.
“Kami berharap di tahun 2023 nanti tidak ada lagi penggunaan PP 36 di dalam menetapkan UMP DKI Jakarta,” ujar Winarso.(***)
