Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota DPR RI Anwar Hafid menduga ada kepentingan politik terselubung berbasis hasrat kekuasaan di balik wacana amendemen UUD 1945.
Menurut Anwar, jika berkaca pada kondisi saat ini dan komitmen bangsa saat reformasi, maka sangat tidak relevan wacana amendemen konstitusi digaungkan.
Apalagi, lanjut dia, dalam perkembangannya berhembus isu atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sebenarnya bertolakbelakang dengan agenda reformasi dahulu yakni membatasi kekuasaan agar tidak terjebak pada praktik otoritarianisme. Baca Juga: Presiden Jokowi Tegas Menolak Amendemen UUD dalam Pertemuan Parpol Non-Parlemen
“Saya pikir ini wacana yang terkadang ndak masuk akal. Karena negara ini berbasis konstitusi, di mana pembatasan kekuasaan itu adalah hal yang final, kita sepakati semenjak reformasi.
Jika terus seperti ditiupkan, kita curiga jangan-jangan benar ada yang coba bermain dengan konstitusi kita,” kata Anggota Komisi II DPR ini kepada wartawan, Kamis (02/09/2021).
Kendati demikian, menurut Anwar, amendemen UUD 1945 adalah hal yang wajar sepanjang membawa agenda yang menitikberatkan pada kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan segelintir elit yang haus kekuasaan.
“Amendemen yang terbatas saya yakini harusnya bukan terkait wacana masa jabatan tapi bagi kepentingan masyarakat, terutama bagi perumusan program strategis kebijakan negara,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Baca Juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Teroris KKB di Papua
(nal/SI)
