Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan Pilkada 2020 mesti tetap dilanjutkan agar ada kepala daerah definitif yang memiliki kewenangan penuh dan bisa mencairkan anggaran. Dengan begitu, penanganan virus corona bisa optimal ditangani.
Berbeda halnya jika Pilkada 2020 ditunda. Doni mengatakan kepala daerah yang habis masa jabatannya akan digantikan oleh pelaksana tugas (plt) yang tak punya kewenangan penuh alias terbatas.
“Ada 261 kabupaten/kota serta 9 gubernur yang nantinya ditunjuk plt yang tidak mungkin mengambil keputusan, tidak mungkin mengeluarkan anggaran,” kata Doni dalam suatu webinar, Kamis kemarin (2/10/2020).
Doni mengatakan pemerintah daerah yang dipimpin oleh plt tidak bisa menanggulangi dampak pandemi virus corona secara maksimal. Mesti ada kepala daerah definitif hasil pilkada yang punya kewenangan penuh.
Menurutnya, penanganan virus corona diperlukan suatu figur yang kuat. Mesti bisa melakukan sinergi terhadap seluruh komponen yang ada demi mengoptimalkan penanggulangan dampak pandemi.
“Dengan tidak ada figur yang kuat, setelah itu tidak ada jaminan bahwa pengendaliannya akan berjalan dengan baik,” kata Doni.
Diketahui, pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 meski belum berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Pilkada 2020 tetap dihelat di 270 daerah.
Sebenarnya, desakan agar pilkada ditunda sudah menguat. Tidak sedikit kelompok dan organisasi yang cemas pilkada bakal membuat penularan virus corona makin tak terkendali dan membahayakan masyarakat.
