MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Wakil Ketua I Komite DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyayangkan kondisi pendidikan putra-putri asli Papua yang hingga saat ini belum sepenuhnya diperhatikan.
Terlebih, di era berlakunya kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang secara jelas memandatkan jaminan pendidikan bagi generasi Papua di berbagai tingkat satuan pendidikan.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta aturan turunannya pun telah mengatur secara rinci tentang alokasi dana Otsus yang cukup besar khusus serta peruntukannya bagi sektor pendidikan. Namun, fakta yang ditemuinya, masih banyak orangtua yang terkendala biaya pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Filep Wamafma usai mendengar curhatan mama-mama Papua yang terkendala menyelesaikan biaya sekolah anaknya. Bahkan, para mama ini mengatakan anaknya terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) lantaran keterbatasan finansial.
“Sudah berulang kali saya menerima keluhan masyarakat, khususnya orangtua yang masih harus berjuang untuk memenuhi biaya sekolah anak-anaknya. Bahkan diantaranya akhirnya terpaksa putus sekolah. Jadi, jangankan melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk jenjang pendidikan dasar juga masyarakat kita masih harus berjuang,”ujar Filep, Senin (31/07/2023).
Menurutnya, kondisi ini tentu sangat miris dan memprihatinkan, karena semua mengerahui bahwa kebijakan Otonomi Khusus sudah mengatur jaminan pendidikan bagi anak-anak kita di tanah Papua ini.
“Alokasinya juga cukup besar, belum lagi, ada juga alokasi dari DBH Migas. Jadi ini seperti anomali ya, harapannya masalah pendidikan ini tak berlarut-larut, pemda segera tangani agar tidak semakin tinggi angka putus sekolah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite I DPD RI ini mengatakan, pengelolaan dana Otsus semestinya menyentuh semua jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar yakni SD, SMP, SMA, juga jenjang perguruan tinggi untuk mendorong kualitas SDM generasi Papua.
Pasalnya, lanjut Filep, kegagalan penanganan masalah pendidikan akan berakibat pada gagalnya mencerdaskan SDM Papua yang seharusnya dapat diandalkan di masa depan.
“Di kondisi ini, saya mendorong stakeholder terkait di daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret, agar tidak ada lagi orangtua yang mengeluh dan anak-anak Papua yang putus sekolah,”katanya.
Filep berharap, amanat UU Otsus dapat dijalankan dengan maksimal sehingga pendidikan putra-putri Papua dalam terjamin kedepannya. Dirinya menekankan, pendidikan adalah investasi berharga untuk mendorong generasi-generasi Papua memiliki masa depan yang lebih cerah di masa yang akan datang. [GRW/redaksi]
