New Delhi, SatukanIndonesia.com – Beberapa media India melaporkan China telah mengerahan dua baterai sistem pertahanan rudal S-400buatan Rusia ke dekat perbatasan Ladakh, wilayah yang jadi sengketa dengan India. Pengerahan senjata pertahanan canggih itu membuat New Delhi ketir-ketir.
Kekhawatiran itu disuarakan Partai Kongres—partai oposisi utama India—pada hari Selasa (12/10/2021). Partai itu mengatakan pengerahan sistem pertahanan rudal itu menimbulkan ancaman besar bagi kepentingan keamanan India di wilayah tersebut.
“Ini adalah pertama kalinya mereka [Tentara Pembebasan Rakyat] mengerahkan S-400 di perbatasan. Ini adalah ancaman besar bagi kami dan pemerintah harus mengambil semua langkah untuk memastikan bahwa masalah [perbatasan perbatasan] diselesaikan,” kata juru bicara Partai Kongres, Pawan Khera, dalam konferensi pers yang dilansir Sputniknews, Rabu (13/10/2021). Baca Juga: NATO Tidak akan Bisa Samai Kekuatan Rusia
Menurut laporan beberapa media India, Komando Teater Barat PLA telah menempatkan sistem S-400 di pangkalan udara Nyingchi, yang berjarak sekitar 20 kilometer dari perbatasan Line of Actual Control (LAC) yang disengketakan di wilayah Ladakh timur.
“Pemerintah harus diingatkan berulang kali tentang ancaman yang mengintai di perbatasan. Faktanya, semua orang India harus disadarkan akan ancaman di perbatasan,” kata Khera.
“Seberapa jauh pesawat India di Jammu dan Kashmir dan Ladakh dari S-400 ini?” tanya politisi tersebut.
Juru bicara partai oposisi itu mengatakan bahwa kesalahan atas tindakan China di perbatasan terletak tepat pada Perdana Menteri Narendra Modi. Dia mengecam Modi karena memberikan “omong kosong” kepada Beijing atas sengketa wilayah perbatasan. Baca Juga: Jet Tempur Israel Bombardir Pangkalan Udara Suriah
PM Modi mengatakan pada pertemuan kedua pihak pada 19 Juni tahun lalu bahwa tidak ada yang memasuki wilayah India, hanya tiga hari setelah bentrokan mematikan antara Angkatan Darat India dan PLA yang menewaskan 20 tentara India dan empat tentara China.
Episode tersebut menandai insiden perbatasan paling mematikan antara dua kekuatan besar Asia dalam lebih dari empat dekade.
“Hari itu [19 Juni] akan dikenang sebagai hari hitam dalam sejarah negara. Pernyataan dari perdana menteri itu telah membuat China berani,” lanjut juru bicara Partai Kongres.
Khera mengeklaim bahwa Modi lebih khawatir tentang citra orang kuat buatannya daripada menjaga integritas teritorial negara. “Kami memiliki tentara yang kuat dengan perdana menteri yang lemah yang bahkan takut menyebut nama China,” ujarnya.
Khera menunjukkan bahwa kebijakan Modi terhadap China secara langsung berkontribusi pada peningkatan pelanggaran, saat ia menarik perhatian pada serangan yang dilaporkan PLA di negara bagian Uttarakhand dan Arunachal Pradesh minggu lalu. Baca Juga: Bangladesh Pindahkan 81.000 Rohingya ke Pulau Terpencil
Dia lebih lanjut mempertanyakan mengapa perdagangan bilateral antara India dan China mengalami peningkatan, meskipun sengketa perbatasan yang sedang berlangsung.
“Perdagangan dua arah antara negara musuh seperti China dan India naik 62 persen (sesuai angka resmi yang dirilis oleh Beijing) dalam delapan bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perdagangan bisa menunggu”, kata Khera.
Pemimpin Partai Kongres itu juga mengecam PM India karena tidak dapat meyakinkan China untuk mengosongkan wilayah yang dipatroli oleh India hingga Mei 2020, ketika kebuntuan perbatasan pecah.
“PLA telah memasuki Dataran Depsang pada 2013, ketika Manmohan Singh [pemimpin Kongres saat itu] adalah Perdana Menteri. Tapi mereka pergi dalam waktu 21 hari setelah memasuki wilayah kami,” kenang Khera.
Dia mengutip perjanjian pengelolaan perbatasan tahun 2005 dan sebelumnya antara kedua negara, kemudian bertanya kepada Perdana Menteri Modi mengapa dia tidak dapat membuat China mematuhi persyaratan pakta ini.
Putaran terakhir pembicaraan tingkat komandan militer antara kedua negara pada 10 Oktober, yang bertujuan menemukan solusi untuk kebuntuan, berakhir dengan jalan buntu.
Komando Barat PLA menuduh India bertahan dengan tuntutan “tidak masuk akal” selama negosiasi.
“Alih-alih salah menilai situasi, pihak India harus menghargai situasi yang diperoleh dengan susah payah di daerah perbatasan China-India,” kata Kolonel Long Shaohua, juru bicara Komando Teater Barat PLA. Baca Juga: Legislator Rusia Kecam Skema Diplomat Senator AS, Bodoh dan Tidak Masuk Akal
India, sementara itu, menegaskan kembali bahwa upaya “sepihak” China untuk mengubah status quo di LAC di Ladakh bertanggung jawab atas krisis saat ini. Sebuah pernyataan resmi oleh India setelah pertemuan pada 10 Oktober 2021 mengatakan bahwa China tidak dapat memberikan proposal berwawasan ke depan sebagai tanggapan atas saran konstruktif New Delhi untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.
PLA dan Angkatan Darat India telah terlibat dalam kebuntuan di wilayah tersebut selama lebih dari setahun, setelah mengadakan 13 putaran diskusi tingkat komandan militer serta pertemuan tingkat tinggi dalam upaya untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.
Proses pelepasan pasukan antara kedua belah pihak dimulai pada Februari tahun ini. Sejauh ini, Angkatan Darat India dan PLA telah melepaskan pasukan di Lembah Galwan, tepi utara dan selatan Danau Pangong Tso, dan Pos Gogra.
Laporan di media India menunjukkan bahwa China telah menolak untuk mundur atas klaimnya di Dataran Depsang dan Sumber Air Panas, dengan bekas lokasi strategis di tiga persimpangan dengan Kashmir yang dikelola Pakistan. (Nal/SI)
