Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara soal temuan desain jembatan lengkung LRT Jabodebek di Gatot Subroto-Kuningan disebut salah desain.
Menurut Jokowi, Indonesia baru pertama kali mengerjakan proyek LRT sepanjang LRT Jabodebek. Karenanya, apabila ada hal yang perlu diperbaiki dan dievaluasi pelaksanaannya merupakan hal yang bisa dimaklumi.
“LRT ini yang pertama kali kita kerjakan jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki ya kita perbaiki. Jangan senang mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali,” ujar Jokowi usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Kamis (3/8).
Jokowi memastikan perencanaan dan penghitungan terkait pengerjaan proyek sudah dilakukan. Namun, di lapangan, penyesuaian bisa saja dilakukan.
“Semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitungan tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kira itu biasa,” ujarnya.
Selain itu, ia juga membanggakan proyek ini adalah proyek anak negeri. Gerbong kereta LRT dibuat leh PT INKA dan konstruksi rel jalur dibuat oleh BUMN Karya.
“Ini adalah produksi INKA, konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang harus kita maklumi tetapi perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo sebelumnya mengungkap temuan konstruksi jembatan lengkung longspan dari Gatot Subroto menuju Kuningan salah desain.
“Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia nggak ngetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya,” kata Tiko, sapaan akrabnya, di acara InJourney Talks, seperti dikutip Detik, Selasa (1/8).
Menurut Tiko, apabila tikungan lebih lebar, moda angkutan itu bisa menambah kecepatan.
“Karena tikungannya sekarang sudah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km/jam, pelan banget,” ujarnya.
Ia menjelaskan kesalahan desain itu terjadi lantaran pihak yang membangun sarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarana.(***)
