Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah berulang kali mengumumkan akan segera melakukan vaksinasi Covid-19 meskipun sampai hari ini WHO belum merekomendasikan satu vaksin pun yang aman.
Informasi vaksinasi Covid-19 ini berubah-ubah, awalnya Pemerintah mengatakan vaksinasi akan dilakukan paling cepat pada awal tahun 2021. Hal ini disampaikan Ketua Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartato di akhir September 2020.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, keamanan dan mutu hingga khasiat dari vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat harus terjamin.
Dia pun mendesak Badan POM untuk secara periodik menjelaskan dan mempublikasi ke masyarakat secara transparan atas hasil uji klinik kandidat vaksin Covid-19 yang dilakukan di Indonesia.
“Kementerian Kesehatan serta Badan POM perlu terus membuat strategi komunikasi publik yang efektif untuk mencegah informasi yang salah (disinformasi) di masyarakat,” kata Felly, Rabu (17/11/2020).
Lebih jauh, Politisi Nasdem ini mendesak, BPOM untuk memastikan penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) berdasarkan hasil uji klinik dan data ilmiah untuk menjamin khasiat, keamanan dan mutu vaksin Covid-19.
Dan tentu, terang Felly, vaksinasi Covid-19 harus sesuai dengan Perpres No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
“Grand design pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perlu dipersiapkan termasuk anggaran yang diperlukan,” ujarnya.
Dia pun mengharapkan, Kemenkes untuk menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, mulai dari infrastruktur vaksinasi termasuk sarana-prasarana, jejaring layanan fasilitas kesehatan, logistik rantai dingin sesuai standar, serta SDM dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Termasuk penyiapan pelibatan fasilitas kesehatan tingkat primer untuk melakukan deteksi dini dan memastikan ketersediaan obat-obatan penyakit prnyerta seperti pneumonia, hipertensi dan diabetes,” pungkasnya. (an/gs)
