• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Kerap Bikin Kegaduhan, BPIP Perlu Lakukan Evaluasi Total

Kerap Bikin Kegaduhan, BPIP Perlu Lakukan Evaluasi Total

Agustus 18, 2021
Anggota DPR Minta Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Dihukum Berat, Tersangka Terancam Pidana Mati

Anggota DPR Minta Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun Dihukum Berat, Tersangka Terancam Pidana Mati

Oktober 28, 2026
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kemendagri Tekankan Generasi Muda Harus Patriotik dan Gigih

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kemendagri Tekankan Generasi Muda Harus Patriotik dan Gigih

Oktober 28, 2026
ADVERTISEMENT
Pokja Wartawan Kota Bekasi Gelar Dialog Interaktif, Ketum PB Porprov Jabar XV Apresiasi

Pokja Wartawan Kota Bekasi Gelar Dialog Interaktif, Ketum PB Porprov Jabar XV Apresiasi

Oktober 28, 2026
Iterupsi di Paripurna, Alit Jamaludin Soroti Penataan Pasar Baru Bekasi & Kepastian Hukum Tarif melalui Pihak Ketiga

Iterupsi di Paripurna, Alit Jamaludin Soroti Penataan Pasar Baru Bekasi & Kepastian Hukum Tarif melalui Pihak Ketiga

Oktober 28, 2026
Sumpah Pemuda di Era AI, Rizki Natakusuma Dorong Generasi Muda Lebih Adaptif

Sumpah Pemuda di Era AI, Rizki Natakusuma Dorong Generasi Muda Lebih Adaptif

Oktober 28, 2026
Dari Sekolah Hingga Rumah Ibadah, Satgas Port Visit 2026 Tebarkan Kepedulian di Papua Nugini

Dari Sekolah Hingga Rumah Ibadah, Satgas Port Visit 2026 Tebarkan Kepedulian di Papua Nugini

Oktober 28, 2026
Tri Adhianto Ajak Pramuka Bekasi Berani Speak Up dan Raih Mimpi

Tri Adhianto Ajak Pramuka Bekasi Berani Speak Up dan Raih Mimpi

Oktober 28, 2026
Tok, Paripurna DPRD Kota Bekasi Setujui Perubahan Program Dan Persetujuan Raperda Menjadi Perda serta RAPBD Tahun 2027 Sebesar Rp6,513 Triliun

Tok, Paripurna DPRD Kota Bekasi Setujui Perubahan Program Dan Persetujuan Raperda Menjadi Perda serta RAPBD Tahun 2027 Sebesar Rp6,513 Triliun

Oktober 28, 2026
Perkuat Deteksi Dini dan Jaga Stabilitas Wilayah, Wawali Harris Bobihoe Kukuhkan Pengurus FKDM

Perkuat Deteksi Dini dan Jaga Stabilitas Wilayah, Wawali Harris Bobihoe Kukuhkan Pengurus FKDM

Oktober 28, 2026
Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 53.431 Bidang Tanah Wakaf dalam Dua Tahun Kabinet Merah Putih

Kementerian ATR/BPN Sertifikasi 53.431 Bidang Tanah Wakaf dalam Dua Tahun Kabinet Merah Putih

Oktober 28, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, Oktober 28, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Politik

Kerap Bikin Kegaduhan, BPIP Perlu Lakukan Evaluasi Total

[Politik]

Agustus 18, 2021
in Politik
0
0
SHARES
772
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Foto logo BPIP (Foto:Ist)
Foto logo BPIP (Foto:Ist)

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kenapa BPIP selalu membuat kegaduhan, Meskipun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) telah menyampaikan maaf atas lomba yang bertema Hormat Bendera Menurut Hukum Islam, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan lolosnya tema tersebut.

Setelah ada perdebatan dan kontroversi baru minta maaf. Menurutnya, jejak digital mencatat bahwa BPIP telah beberapa kali membuat kegaduhan sebelum polemik lomba hormat bendera dan lagu Indonesia raya menurut hukum islam.

“Bahkan saking cemasnya akan terjadi pembelahan di masyarakat MUI sempat mengusulkan agar lembaga BPIP di bubarkan saja,” kata Guspardi kepada wartawan Rabu (18/8/2021). Baca juga: DPD RI Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama

Politikus PAN ini pun teringat pernyataan kontroversi kepala BPIP terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila yang telah menciptakan polemik dan mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan.Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II pada pertengahan Februari 2021 lalu, pihaknya sudah mengingatkan BPIP untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

“Kami sudah mengingatkan Pak Prof Yudian sebagai kepala BPIP jangan lagi membuat pernyataan yang dapat memantik perpecahan dan kesatuan antar etnis dan antar umat beragama. Ketika itu beliau menyatakan akan berhati-hati dalam mengeluarkan statemen,” ungkap legislator asal Sumatera Barat ini.

Guspardi mengaku heran dan menyayangkan kenapa BPIP tidak belajar dari beberapa kejadian sebelumnya yang memantik polemik dan kontroversi. Namun begitu, ia tetap menghargai niat baik BPIP yang telah memahami kekeliruannya dengan menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat dan secara resmi mengganti tema lomba penulisan artikel dalam rangka memperingati hari santri Nasional 2021.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini berharap, BPIP dapat melihat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sebagai warning dan autokritik bagi BPIP. Baca juga: Anies Baswedan: Angka Positivity Rate Covid-19 Makin Menurun, Mendekati Angka Ideal


“adikanlah ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total oleh BPIP. Agar tidak lagi membuat hal-hal yang dapat memicu polemik dan kontroversi ke depannya,” pintanya.

“Untuk itu, BPIP harus fokus kepada tugas utamanya merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Artinya bagaimana membuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di tanamkan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demi persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa menghadapi berbagai tantangan multi dimensi,” pungkas Guspardi.

Lihat juga: MPR Setujui Rencana Revisi Terbatas UUD 1945

(nal/SI)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: BPIPDPR RIGuspardipolitikus pan
ShareTweetSend

Related Posts

Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Oktober 7, 2026
Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Oktober 7, 2026
DPR Menyetujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang 

DPR Menyetujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang 

Oktober 6, 2026

Resmi Jadi Kapolri,  Suyudi Titip Pesan ke Insan Pers

Oktober 2, 2026

Dokumen Persetujuan Provinsi Papua Utara Diserahkan ke Komisi II DPR RI

September 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?