Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham merespons hasil survei Lembaga Survei Studi Indonesia Raya (LSSIR), yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam kategori bermasalah.
Ia menegaskan, penilaian terhadap kinerja seorang menteri tidak boleh dilepaskan dari fakta objektif, serta capaian nyata di lapangan.
“Survei itu sah-sah saja, tapi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat dan fakta. Kita harus objektif dalam melihat kinerja pemerintah,” kata Idrus, Senin (13/4).
Survei tersebut memang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto masih tinggi, yakni 70,5 persen.
Namun, pada saat yang sama, muncul catatan kritis terhadap sejumlah menteri, termasuk Bahlil. Terutama terkait konsistensi kebijakan, transparansi, hingga isu integritas.
Idrus menilai, Bahlil sebagai salah satu menteri yang berada di garis terdepan dalam menjalankan visi besar Presiden dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional, harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek.
Menurut dia, Bahlil dinilai telah menjalankan strategi tersebut melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi, termasuk di sektor pertambangan.
“Bahlil berada di garis depan, memastikan masyarakat ikut menjadi subjek pelaku dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan hanya penonton atau objek,” tegas Idrus.
Langkah konkret itu antara lain, legalisasi dan penataan sumur minyak rakyat, pemberantasan praktik mafia tambang, serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak produktif atau melanggar aturan.
Berdasarkan data terbaru Kementerian ESDM hingga awal 2026, lanjut Idrus, pemerintah mencatat tren peningkatan lifting minyak nasional secara bertahap, sekaligus menjaga lifting gas tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Di sektor hilirisasi, investasi juga terus meningkat, terutama pada komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan batu bara.
Nilai proyek hilirisasi disebut mencapai ratusan triliun rupiah, termasuk pengembangan kawasan industri berbasis smelter yang mendorong nilai tambah di dalam negeri.
Sementara itu, program transisi energi terus dipercepat. Implementasi biodiesel B50 menjadi salah satu terobosan untuk menekan impor energi.
Pemerintah juga memperluas bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target kapasitas mencapai puluhan gigawatt dalam beberapa tahun ke depan.
Di sisi lain, program pro-rakyat seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan listrik desa (Lisdes) terus diperluas.
Hingga 2026, jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah serta wilayah terpencil telah memperoleh akses listrik.
“Rakyat di daerah terpencil yang puluhan tahun tidak menikmati listrik, sekarang sudah merasakan. Itu kerja nyata,” beber Idrus.
Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.
Indonesia dinilai mampu menjaga stok BBM di atas 20 hari, memastikan distribusi LPG tetap aman, serta menahan kenaikan harga BBM subsidi.
Idrus menilai, jika hasil survei bertentangan dengan fakta lapangan dan nalar publik, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai objektivitasnya.
“Kalau hasil survei berbeda dengan realitas dan tidak masuk akal, jangan salahkan kalau muncul kecurigaan. Bisa saja orang menilai ada faktor subjektivitas, bahkan mungkin karena pesanan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan. Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga solidaritas sosial.
“Kita semua adalah anak bangsa. Mari kita rawat rumah besar Indonesia ini bersama-sama, dengan semangat kebersamaan dan objektivitas,” pungkasnya.(***)
