Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memperketat pengawasan internal. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri yang berkembang di daerah dikhawatirkan memicu keraguan publik terhadap Polri.
“Banyak masalah-masalah yang terjadi di daerah, itu sehingga membuat masyarakat menjadi apa ya ragu. Kasus-kasus berkembang di daerah-daerah ini karena ketidaktegasan dari Propam itu sendiri,” kata Martin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026 dilansir dari Sinpo.id.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai penanganan pelanggaran yang berlarut-larut membuat masyarakat mempertanyakan komitmen Polri dalam menindak anggotanya sendiri.
“Anggota-anggota yang dibiarkan berlarut-larut sehingga masyarakat berpikir bahwa di mana kita mau mencari atau kita mau kasih kepercayaan kepada Polri sementara di internalnya sendiri tidak mampu menindak anggotanya,” kata dia.
Oleh karena itu, dia menilai reformasi Polri ke depan perlu menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan internal, baik melalui Propam maupun Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).
Dalam sejumlah rapat Komisi III DPR RI sebelumnya, kata dia, banyak Legislator yang sepakat bahwa Propam merupakan salah satu kunci utama dalam menjaga marwah institusi Polri.
Jika berbicara struktur, dia menilai Polri sebetulnya sudah sangat lengkap, karena sudah ada organisasi pengawasan internal dan eksternal. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah soal kultur di dalam institusi Polri itu sendiri.
Menurut dia, persoalan kultur tidak bisa dilepaskan dari efektivitas kewenangan pengawasan internal, terutama Propam. Dia menyebut Propam memegang peranan sangat penting dalam menjaga disiplin dan integritas anggota Polri.
“Pengawasan internal Propam atau Itwasum itu penting sekali di institusi Polri ini supaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini tetap terjaga,” katanya.(***)
