Jakarta, satukanindonesia.com — Komisi Yudisial (KY) menetapkan 14 calon hakim yang dinyatakan lolos seleksi untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka terdiri atas 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), yakni dua calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) dan satu calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno KY di Gedung KY, Jakarta Pusat. Selanjutnya, seluruh calon akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR sebelum memperoleh persetujuan DPR.
Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan, 14 nama tersebut merupakan hasil dari rangkaian seleksi yang mencakup tahapan administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. “Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Jumat (7/8/2026) sore di Gedung KY, Jakarta Pusat,” ujar Desmihardi, dalam keterangan tertulis yang dilandir dari InfoPublik, Senin (10/8/2026).
Dari 11 calon hakim agung yang diusulkan, empat berasal dari Kamar Pidana, dua Kamar Perdata, dua Kamar Agama, serta tiga Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak. Sementara itu, dua calon hakim ad hoc HAM dan satu calon hakim ad hoc Tipikor turut ditetapkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya di DPR.
Desmihardi menyebut nama-nama calon tersebut telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor 12/PENG/PIM/RH.01.06/08/2026 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung RI Tahun 2026. Ia menegaskan keputusan KY terkait hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Untuk Kamar Pidana, KY mengusulkan Syamsul Arief, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA; Sugiyanto, Sekretaris MA; Sudharmawatiningsih, Panitera MA; serta Dhifla Wiyani, advokat DW & Partners.
Kamar Perdata diisi Sobandi, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, dan Nurnaningsih, notaris pada Kantor Notaris Nurnaningsih. Untuk Kamar Agama, nama yang diusulkan ialah Musthofa, Panitera Muda Perdata Agama MA, dan Mamat Ruhimat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
Sementara itu, tiga calon untuk Kamar TUN Khusus Pajak terdiri atas Maftuh Effendi, Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara TUN MA; L.Y. Hari Sih Advianto, Hakim Pengadilan Pajak; dan Yeheskiel Minggus T., dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Untuk calon hakim ad hoc HAM di MA, KY menetapkan Edwin Partogi Pasaribu, advokat pada UHP Law Firm, dan Roki Panjaitan, purnabakti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Adapun calon hakim ad hoc Tipikor di MA adalah Sudiyo, Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Proses penetapan 14 calon tersebut tidak sepenuhnya berlangsung tanpa perbedaan pandangan. Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Anita Kadir mengungkapkan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari komisioner dalam penentuan kelulusan sejumlah calon.
Untuk Kamar Pidana, terdapat satu calon yang mendapatkan dissenting opinion. Pendapat berbeda juga muncul terhadap satu calon dari Kamar Perdata dan satu calon dari Kamar Agama. Dinamika tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan KY sebelum menetapkan nama-nama yang dinyatakan lolos dan diusulkan kepada DPR.
Selanjutnya, ke-14 calon akan menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Persetujuan DPR menjadi tahapan penting sebelum calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tersebut dapat melanjutkan proses pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(***)
