
Timika, SatukanIndonesia.Com – Berulangnya konflik sosial berdarah hingga menelan korban jiwa dalam jumlah banyak utamanya warga bukan orang asli Papua (OAP), perlu dilakukan rekonsiliasi total yang dilandaskan atas kasih persaudaraan sesama manusia dan ciptaan Tuhan.
Seruan rekonsiliasi total itu disampaikan Paskalis Kosai, tokoh Orang Asli Papua (OAP) Paskalis Kosai kepada Media ini saat dimintai tanggapannya mengenai peristiwa berdarah yang menelan korban jiwa di Sinakma, Wamena pada hari Kamis, 23/2/2023.
Menurut Paskalis, beberapa peristiwa berdarah akibat konflik sosial politik sering terjadi di Wamena mulai tahun 1977 dengan motif konflik antara pemerintah dengan masyarakat.
Konflik sosial juga terjadi pada tahun 2000 dengan motif konflik sosial politik yang menelan korban jiwa non OAP.
Setelah itu muncul lagi konflik sosial dengan motif pembobolan senjata api dari gudang senjata di Makodim Wamena.
Berselang 16 tahun kemudian konflik yang ekstrim terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan isu Rasis antara OAP dan Non OAP yang diawali konflik dengan OAP di Surabaya.
Dan terakhir terjadi konflik yang diawali dari hal sepele pada Kamis, Sore Kelam, 23/2/2023, di Sinakma, Kabupaten Wamena dengan menelan korban jiwa sebanyak 9 orang.
“Saya selalu orang asli Papua menawarkan dan mengusulkan langkah yang paling tepat untuk mengakhiri berbagai konflik di tanah Papua khususnya Papua Pegunungan supaya melakukan rekonsiliasi total melalui peran dan partisipasi semua Pimpinan Gereja/Pimpinan Umat yang ada di Papua Pegunungan, ” Kata Paskalis di Hotel Hotel Horison Ultima, Jln. Hasanudin Timika, Jumat, 24/2/203.
Lebih lanjut Paskalis mengatakan, proses rekonsiliasi total dilakukan yang motori oleh Lembaga Gerejawi Lintas Denominasi difasilitasi oleh Pemerintah dengan melibatkan semua unsur elemen dan tokoh masyarakat lintas etnis dan suku yang ada di Papua Pegunungan.
“Dengan terselenggaranya rekonsiliasi total yang dilakukan pimpinan lintas denominasi baik Katolik maupun Protestan yang didasarkan pada Kasih dari Allah Tri Tunggal, perdamaian yang abadi dan seutuhnya antar etnis dan suku di Papua Pegunungan kita yakini bisa terwujud”, kata Paskalis.
Mengenai penyebab sumber konflik yang terjadi pada Kamis, 23/2/2023, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias hoax dengan membuat isu adanya ‘penculik anak’, Paskalis Kosay yang juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan, mendesak supaya Polisi mengusutnya secara tuntas.
“Kita minta supaya menyelidiki, menyidik dan memproses secara hukum pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat berita bohong dan hoax sebagai sumber konflik yang mengakibatkan sebanyak 9 orang korban”, kata Paskalis.
Hal senada diungkapkan Yanto Eluay Ketua DPD Partai Golkar Jayapura.

Menurut Yanto, kejadian ini juga sekaligus untuk peringatan bagi Pimpinan Gereja yang ada di bumi Papua supaya peka dan responsif sekaligus untuk menghilangkan dan menanggalkan egoisme gereja masing-masing.
“Saatnya Gereja menghilangkan egoisme masing-masing untuk bersatu padu bergandengan tangan terwujudkan perdamaian yang abadi diantara sesama umat manusia yang ada di Bumi Papua”, kata Yanto saat bincang-bincang dengan Media ini sebelum mengikuti kegiatan Rakornis Persiapan Pemilu Partai Golkar yang dilaksanakan di Timika, 24-26 Februari 2023.
Yanto menambahkan, selain pendekatan penyelesaian konflik sosial di Papua seperti yang terjadi di Wamena melalui lembaga Gerejawi, pendekatan penguatan lembaga Adat lintas masyarakat yang ada di Papua tanpa menghilangkan karakteristik dan kearifan lokal Masyarakat Asli Papua itu sendiri.
“Penguatan lembaga Adat Masyarakat Adat di Papua juga termasuk salah satu cara yang relevan dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua”, tutur Yanto.
Ditempat terpisah, Plt. Ketua Pimpinan Daerah (PDK) KOSGORO 1957 Provinsi Papua Pegunungan, Maruli Tua Silaban menyerukan hal yang sama dengan yang disampaikan Paskalis Kosai dan Yanto Eluay.

Menurut Maruli, Tokoh Adat atau Kepala Suku OAP dan Pimpinan Lintas Gereja segera merespon dan menggagas untuk mencari penyelesaian konflik sosial yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Lebih lanjut Maruli mengatakan, penyelesaian konflik sosial di Papua dilakukan dengan mengkombinasi pendekatan Gereja dengan pendekatan Adat yang ada di Wamena.
Menurut Maruli, dengan Bakar Batu bersama semua elemen masyarakat sebagai budaya masyarakat Adat OAP yang diramu dengan semangat rasa persaudaraan melalui kehadiran Lembaga Gerejawi (Rohaniawan) untuk memberikan patron moral dengan difasilitasi Pemerintah.
“Perpaduan konsep pendekatan Lembaga Gerejawi dengan pendekatan Adat merupakan langkah yang sangat efektif”, kata Maruli.
Guna mewujudkannya, menurut Maruli perlu dibentuk Tim Rekonsiliasi yang difasilitasi Pemerintah dengan melibatkan semua pihak yang terkait. ( Redaksi)













