WONDAMA, SATUKANINDONESIA.Com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi Papua Barat, Ferry D.M Auparay, S.Sos menyebut, jumlah pengangguran di kabupaten Teluk Wondama sangat memprihatinkan.
Hal ini ditemukan saat Ferry melaksanakan reses DPR Papua Barat di Daerah Pemilihan (Dapil) V, pada tanggal 11-16 November 2024.
Ia menjelaskan, masalah pengangguran tersebut diketahui setelah ia (ferry) mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) di kabupaten Teluk Wondama yang baru dibentuk dimasa kepemimpin bupati Hendrik Mambor dan wakil bupati Andarias Kayukatui (Wakil Bupati).
Ini salah satu program yang menurutnya, sangat baik karena dengan dibentunnya BLK diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Dalam pertemuan bersama kepala BLK, ia menuturkan, BLK Kabupaten Teluk Wondama telah membuka tiga kejuruan sesuai dengan potensi lokal di daerah, yaitu mekanik motor temple, pertukangan kayu, dan jahit menjahit.
Namun, lanjut Auparay, dari penjelasan kepala BLK bahwa pihaknya hanya melaksanakan pelatihan, sedangkan modal kerja dan peralatan tidak disiapkan.
“Bagian ini yang saya sebagai anggota DPR berharap pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat dapat memberikan penguatan kepada BLK kabupaten teluk wondama,”harapanya.
Padahal, diharapkan dengan adanya BLK tersebut dapat mengurangi persoalan ekonomi kerakyatan, tapi juga masalah pengangguran di kabupaten Teluk Wondama.
Menurut Ferry Auparay, konsep BLK sebenarnya merupakan peluang bagi warga negara yang kini sedang mencari lapangan pekerjaan baik di daerah maupun tingkat nasional .
Khusus di provinsi Papua Barat dan tanah Papua, kata Ferry, orang asli Papua (OAP) sering konflik terkait lapangan kerja.
“Sering ada demo meminta afirmasi penerimaan tenaga kerja 70 persen OAP dan 30 persen non OAP, tapi selama ini pemerintah daerah tidak pernah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) OAP yang terampil dan memadai,”katanya.
Sehingga, lanjut dia, ketika ada pembukaan lapangan kerja, Pemda bisa mengirim tenaga kerja yang professional dan mampu bersaing.
Oleh sebab itu, ia berharap, Pemprov Papua Barat dapat memberikan perhatian ke BLK Teluk Wondama mengenai modal kerja dan peralatan.
Tak hanya itu, Pemprov Papua Barat juga diharapkan mengaktifkan BLK tingkat provinsi yang dibentuk di kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) tahun 2025, agar OAP yang masih berusia produktif tapi pengangguran di kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Manokwari bisa mengikuti pelatihan.
Supaya, kata dia, ada tenaga kerja lokal yang bisa dikirim untuk bekerja di sejumlah perusahan di Papua Barat seperti di PTSDIC atau Pabrik Semen Maruni, BP Tangguh, dan Perusahan Pupuk yang akan dibangun oleh Menteri Bahlil di kabupaten Fakfak.
“Pemerintah bertanggungjawab. untuk menyiapkan tenaga-tenaga lokal yang terampil. Sehingga ketika OAP meminta afirmasi 70 persen tenaga kerja, SDM kita sudah siap,”
Untuk itu, menurutnya, program BLK yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat ini harus dibentuk di provinsi maupun setiap kabupaten dan kota.
“Skema BKL ini ada dua, yakni bisa membuka lapangan kerja dengan keterampilan-keterampilan mengelola sumber daya lokal yang ada. Tapi secara nasional, pemerintah sudah siapkan tenaga kerja OAP yang profesional untuk mengisi beberapa perusahan-perusahan multi nasional yang masuk di daerah Papua Barat,”tutur Auparay.
Namun, sebut Ferry, apabila pemerintah daerah tidak memulai, maka akan tetap menjadi permasalah yang terjadi setiap tahun. Dimana, sambungnya, OAP akan terus teriak tentang masalah lapangan kerja.
“Padahal, negara dalam hal pemerintah provinsi hadir untuk mendorong kebutuhan masyarakat. Hari ini OAP merasa tertinggal. BLK ini menurut saya, satu lembaga yang sangat strategis,”bebernya.
Dicecar mengenai langkah DPR provinsi Papua Barat, ia mengatakan, upaya yang akan dilakukan adalah berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi.
“Dinas transmigrasi dan tenaga kerja harus menyurati perusahan-perusahan multi nasional yang ada di Papua Barat tekait kebutuhan tenaga kerja. Nah, nanti ketika perusahan menyampaikan bahwa pihaknya (perusahan) memnbutuhkan tenaga skil di sejumlah bidang,”
“Disitu, baru pemerintah membuka bidang pelatihan di BLK sesuai permintaan perusahan. Sehingga adik-adik ini bisa memiliki sertifikasi,”
Setelah itu, kata dia, Gubernur dan Disnaker provinsi Papua Barat kembali menyurati ke setiap perusahan multi nasional tersebut, untuk menerima tenaga kerja OAP yang sudah disiapkan berdasarkan permintaan perusahan.
“Karena kewajiban pemerintah adalah mendorong tenaga kerja OAP yang telah dibina melalui BLK, untuk bekerja di semua perusahan multi nasional di Papua Barat,”tukasnya. [GRW]
