Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Staf Ahli Menteri Sugeng Haryono, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) pada Selasa (26/10/2021).
Sugeng menggantikan Nur Cahya Murni yang memasuki masa pensiun pada 25 Oktober 2021.
Dilansir dari keterangan tertulis Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Mendagri Tito berpesan agar Sugeng langsung bekerja mengingat tugas Ditjen Bangda di dalam membina dan mengawasi pembangunan di daerah sangat luas.
“Khususnya, Mendagri berpesan agar Pak Sugeng memberi atensi khusus di dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di daerah,” tutur Kastorius.
“Saat ini terdapat tujuh provinsi yang menjadi wilayah yang perlu diperhatikan di dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendataan akurat by name dan by address,” kata dia.
Ketujuh provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Dengan demikian, nantinya intervensi pemerintah di berbagai level berupa pemberian bansos dan program lainnya dapat dilakukan secara tepat dan akurat.
“Mendagri juga meminta PLT Dirjen Bangda untuk bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil turun melakukan pendataan ke daerah lokasi kemiskinan ekstrem,” kata Kastorius.
Dia menjelaskan, dua pekan lalu, Mendagri Tito bersama Wakil Presiden Ma’ruf amin melakukan kunjungan kerja secara marathon ke Maluku dan Papua.
Keduanya mengadakan kordinasi dengan pemrov di Indonesia bagian fimur dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah dan koordinasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang perlu mendapat penanganan khusus sebagai dampak pandemi selama lebih dari 1,5 tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan hingga mencapai 0 persen pada 2024.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu (26/10/2021).
“Sebagaimana arahan Presiden terkait kemiskinan ekstrem, meskipun SDG’s itu menargetkan tuntasnya itu sampai 0 persen pada 2030, tetapi Presiden Jokowi menargetkan ada kecepatan,” ujar Abdul Halim.
“Dan tidak main-main itu percepatannya, yakni (tuntas) pada 2024. Berarti ada enam tahun percepatan. Ini menjadi tugas kita semua,” tuturnya.(***)
ADVERTISEMENT
