Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya melakukan pembenahan organisasi secara menyeluruh guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas.
Hal itu disampailan Menko Yusril, dalam Konsolidasi Pelayanan Publik yang digelar di Jakarta, Senin (8/6/2026). Ia memaparkan, setidaknya ada delapan agenda utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran.
Agenda tersebut meliputi pemetaan titik layanan agar mudah diakses, peninjauan ulang standar pelayanan, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat, serta mengidentifikasi dan menghilangkan potensi praktik pungutan liar (pungli) maupun perantara (calo).
Selanjutnya, ia menginstruksikan penguatan sistem untuk menutup celah penyimpangan, penghentian total praktik yang menyimpang dari tata kelola pemerintahan yang baik, penindakan tegas setiap indikasi pelanggaran tanpa pandang bulu, hingga pemberian perlindungan serta apresiasi bagi pegawai yang berintegritas. “Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Yusril Ihza Mahendra.
Terkait poin pemberantasan pungli dan penguatan sistem, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa praktik ilegal sangat merusak legitimasi instansi di mata publik. “Praktik semacam itu dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan merugikan aparatur yang bekerja dengan jujur,” tutur Yusril.
Satu hal, ia juga menambahkan bahwa pelayanan publik tidak boleh lagi bergantung pada pola informal, melainkan wajib berjalan berdasarkan prosedur, ketentuan, dan tata kelola yang baik.
Karena itu, Menko Kumham Imipas juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan jajaran di lapangan. Menurutnya, pembenahan sistem harus didukung dengan ekosistem kerja yang sehat. “Pegawai yang bekerja jujur dan menolak penyimpangan harus mendapatkan dukungan organisasi, bukan justru dikucilkan di lingkungan kerjanya,” ungkap Menko Yusril.
Yusril menekankan, perbaikan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, tetapi wajib diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan konsisten, serta penegakan aturan yang tegas.
Kegiatan itu turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta sejumlah pimpinan tinggi dari kementerian-kementerian terkait di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.(***)
