Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur nonyudisial. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat (PPHAM).
“Saya kira, yang pasti pemerintah sangat berkeinginan menyelesaikan itu,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 Januari 2023.
Menurut dia, ada sejumlah kasus yang tidak bisa dilanjutkan secara pro justitia bukan berarti pemerintah tidak punya niat untuk menyelesaikannya. Bahkan, Yasonna menyebut pemerintah sudah membentuk dan memutuskan Tim PPHAM berat.
“Ini sekarang kita nonyudisial dulu. Ini kan yang membuat keputusan adalah orang-orang yang sangat kredibel,” ujarnya, dan menambahkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial harus melihat bukti-bukti.
Presiden Jokowi mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai peristiwa pada masa lalu. Pengakuan tersebut dibuat Jokowi setelah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” kata Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 Januari 2023.
Jokowi mengaku sangat menyesalkan adanya peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut. Dia mengungkapkan rasa simpati dan empatinya untuk para korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Jokowi mengaku akan memulihkan hak korban secara adil dan bijaksana.
“Saya menaruh simpati empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu yang pertama saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian Yudisial,” kata Jokowi.
“Saya dan Pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.” (***)
