Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Sejumlah menteri dan kepala lembaga yang kini duduk di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo dikabarkan akan berlaga menjadi calon anggota legislatif (Caleg) tingkat DPR RI di Pemilu 2024 mendatang.
Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi caleg dari PAN dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I.
“Iya, Insyaallah [Zulhas] akan mencalonkan diri di Jawa Tengah I,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.
Zulhas pada pemilu sebelumnya rutin maju Caleg di Dapil Lampung I yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Viva mengatakan Zulhas kini berpindah Dapil untuk merengkuh suara PAN di Jawa Tengah yang turun pada Pemilu 2019 lalu.
“Untuk memperkuat Dapil Jawa Tengah karena di pemilu 2019 lalu PAN kehilangan delapan kursi DPR RI,” kata Viva.
Tak hanya Zulhas, menteri-menteri dari PKB seperti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar telah didaftarkan maju sebagai caleg. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Ida telah diplot menjadi caleg di Dapil Jakarta II yang meliputi Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri.
“[Abdul Halim Iskandar] Rencana [maju Caleg] di Dapil Jatim, namun Dapil yang pas sedang dicocokkan,” kata Jazilul.
Selain itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani juga dikabarkan akan maju sebagai caleg dari Partai Hanura. Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan Benny akan maju dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
“Iya beliau kabarnya maju di Dapil Jabar,” kata Inas.
Senada, Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor telah memutuskan maju sebagai caleg DPR dari Dapil Jawa Barat V atau Kabupaten Bogor di Pemilu 2024. Pada tahun 2019, Ferry sempat maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR daerah pemilihan (Dapil) I Sumatera Selatan yang meliputi Palembang, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Banyuasin.
“Saya Dapil V Jabar Kabupaten Bogor untuk DPR RI,” kata Ferry.
Tak ketinggalan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo juga akan maju kembali lewat Partai Perindo. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan Angela akan maju lagi dari Dapil Jatim I meliputi Surabaya dan Sidoarjo seperti Pemilu 2019 lalu.
“Pasti maju. Sudah dipersiapkan dengan matang. [Di Dapil] Jatim kampung halaman bu Wamen,” kata Rofiq.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan PDIP akan mendaftarkan para calon anggota legislatif di antaranya ada menteri kabinet saat ini. Meski begitu, Hasto belum mengungkapkan nama-nama menteri dari PDIP yang didaftarkan sebagai caleg tersebut.
PDIP menempatkan beberapa kadernya sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi saat ini. Mereka yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati hingga Menteri PANRB Azwar Anas.
“Nama-nama yang mewakili akademisi, dari tokoh budayawan, mana menteri dalam kabinet Pak Jokowi yang akan dicalonkan PDIP, pakar yang akan menjadi core penting dalam setiap komisi, itu akan diumumkan saat yang tepat,” kata Hasto di kompleks GBK, Senin (8/5) lalu.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak melarang para menteri mendaftar sebagai calon anggota DPR. Dalam aturan itu, Para menteri bahkan tak diperlukan untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika maju caleg.
Pasal 240 Ayat (1) huruf k mengatur ada beberapa jabatan publik yang harus mengundurkan diri bila pejabatnya maju sebagai calon anggota DPR. Di antaranya kepala-wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI-Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati berpandangan fenomena menteri aktif yang maju sebagai Caleg bukan fenomena baru dalam kancah politik Indonesia. Ia mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipatif sang politikus tetap berada di kekuasaan bila tak lagi menjabat di ranah eksekutif usai Pemilu 2024.
“Karena pada dasarnya itu adalah upaya antisipatif bilamana nanti sudah tidak di ranah eksekutif di periode berikutnya sehingga karir mereka masih bisa berjalan di lingkar kekuasaan,” kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).
Meski tak dilarang maju caleg, Wasis beranggapan para menteri tetap menyeimbangkan antara kerja politik dan kerja di pemerintahan. Baginya, hal ini penting agar para menteri agar tidak timpang kinerjanya.
“Selama masih berstatus seorang menteri di pemerintahan, profesionalitas itu perlu dijaga. Karena dari situlah bisa berdampak positif pada citra positif dan persepsi publik,” kata dia.
