Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengingatkan para pimpinan instansi agar bisa memberi dampak terukur kepada masyarakat. Kesuksesan seorang pemimpin organisasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan tertulis atau seberapa sering rapat digelar.
Dampak terukur artinya segala yang dikerjakan dari atas meja kerja, bisa dilihat, dirasakan, dan diukur dampaknya secara nyata.
“Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa lengkap laporan atau seberapa intens rapat yang digelar. Dari prosedur, kita harus melangkah ke dampak yang terukur,” kata Menteri Rini dalam acara Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026, di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta dilansir dari indoposco, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi diukur berdasarkan masalah-masalah fundamental bangsa ini. Proyek perubahan peserta PKN dilihat dari perubahan nyata yang terjadi di lingkup instansinya bertugas.
Seperti seberapa jauh angka kemiskinan turun di daerah masing-masing peserta, seberapa mudah perizinan bisa diurus, berapa angka stunting yang turun, serta kemudahan masyarakat mengakses layanan dasar, dan lain sebagainya.
“Inilah esensi dari reformasi birokrasi kita. Dari target presiden, harus menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat,” ucap Rini di hadapan 35 peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVI itu.
Ia menjelaskan permasalahan yang ada dalam masyarakat semakin kompleks dan berkaitan. Seperti kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, maupun pelayanan publik tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Hal yang perlu dikuatkan adalah harmoni, pembagian peran, dan kemampuan untuk saling melengkapi.
“Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan, mendengar perspektif yang berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan berbagai pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama,” imbuhnya. (***)
