Jakarta, SatukanIndonesia.com – Mahathir Mohamad melakukan perlawanan setelah Muhyiddin Yassin resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Penunjukan Muhyiddin sebagai PM Malaysia merupakan puncak dari drama politik yang terjadi di Negeri “Jiran” dalam satu pekan terakhir.
Raja Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dari Pahang menunjuk Muhyiddin Yassin karena dianggap mampu memimpin mayoritas parlemen.
Pada Sabtu (29/2/2020), Mahathir Mohamad merlis daftar 114 anggota parlemen yang mendukungnya sebagai PM Malaysia kedelapan.
Dilansir Channel News Asia Minggu (1/3/2020), dia menyatakan seluruh dukungan itu dibuktikan dengan surat, atau pun menekan deklarasi dukungan.
“Dia (Muhyiddin) tentunya akan dilantik sebagai perdana menteri. Langkah selanjutnya adalah kami bisa mengajukan mosi tak percaya kepadanya,” jelasnya.
Karena itu, politisi dengan julukan Dr M tersebut menyerukan agar diadakan sidang luar biasa parlemen, untuk membuktikan klaim Muhyiddin.
Dia menuturkan jika pemerintah baru tidak segera dibentuk dalam waktu cepat, bisa dikatakan PM tidak mendapat dukungan penuh.
PM harus mendapat dukungan dari mayoritas parlemen
Merujuk kepada Konstitusi Malaysia, seorang PM harus mendapat dukungan dari mayoritas parlemen, tanpa perlu memandang dari mana partai politiknya. Jika parlemen tidak diizinkan untuk menggelar sidang luar biasa, maka PM berusia 72 tahun tersebut tidak bisa mendapat dukungan yang cukup.
Mahathir Mohamad mengatakan, dia sangat terpukul dan kecewa karena Muhyiddin Yassin sampai mendongkelnya dari jabatan orang nomor satu Negeri “Jiran”.
“Saya dikhianati terutama oleh Muhyiddin. Dia ternyata sudah merencanakan ini untuk waktu yang lama, dan dia sukses,” keluhnya.
Muhyiddin bersekutu dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang awalnya dikalahkannya bersama Mahathir di Pemilu 2018.
Persekutuan yang terjadi pada Minggu pekan lalu (23/2/2020) tersebut memicu Dr M untuk mundur keesokan harinya, karena dia tak ingin bekerja sama dengan UMNO. Dia menuturkan UMNO, yang pernah begitu perkasa sejak Malaysia merdeka, penuh dengan korupsi di mana dia menyebut mereka juga suka mencuri.
Meski begitu, terdapat juga kekecewaan publik yang dialamatkan kepada Mahathir, terlebih karena dia tak kunjung menyerahkan jabatannya kepada Anwar Ibrahim.
Sesuai dengan janji pemilu 2018, Mahathir seharusnya menyerahkan kursi PM Malaysia kepada mantan seteru politiknya itu setelah dua tahun menjabat. Namun selama itu pula, Mahathir yang pernah berkuasa di periode 1981-2003 tersebut tidak pernah memberikan jawaban pasti kapankah dia mundur.(*)
