Jakarta, satukanindonesia.com – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengaku sangat geram terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat Warga Negara Indonesia di luar negeri. Di mana, mayoritas kasus yang ditangani oleh KP2MI bersumber dari keberangkatan jalur tidak resmi alias ilegal.
“Terus terang, saya sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan (pekerja migran) yang dipulangkan ini rata-rata non prosedural (penempatan ilegal),” kata Mukhtarudin dalam dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Mukhtarudin memaparkan, kementeriannya kini tengah menjalankan strategi komprehensif yang terbagi dalam dua fokus utama untuk memutus rantai sindikat perdagangan orang tersebut.
Fokus pertama yaitu upaya preventif (pencegahan). Menurut dia, benteng utama dalam melawan TPPO adalah edukasi massal untuk memberikan pemahaman serta menyebarkan informasi seluas-luasnya di tingkat akar rumput.
“Melalui langkah ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi sehingga tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu penempatan ilegal yang berujung pada perbudakan modern,” ucapnya.
Fokus kedua bertumpu pada upaya represif dan pelindungan. Meski menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur pendukung, KP2MI tetap tancap gas dalam melakukan penegakan hukum dan pengawasan di lapangan melalui instrumen strategis.
Langkah represif ini diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Siber (Cyber Patrol) untuk memantau, melacak, dan memblokir pergerakan akun-akun perekrut ilegal di dunia maya, serta tindakan pencegahan di lapangan.
“Ini guna mengintervensi langsung dan menggagalkan pemberangkatan non-prosedural di berbagai titik keberangkatan sebelum pekerja migran kita keluar dari wilayah Indonesia,” imbuhnya.
Dengan strategi tersebut, Mukhtarudin yakin, ruang gerak para pelaku TPPO akan semakin sempit. Dan, kepulangan para pekerja migran yang bermasalah di luar negeri dapat terfasilitasi dengan baik.
Dalam rapat tersebut, dewan menyoroti dua isu krusial yakni apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kalinya dari BPK RI serta nasib WNI yang diduga disekap di Kamboja.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ade Rezki Pratama, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja keuangan Kementerian P2MI. Ade memuji efektivitas jajaran kementerian dalam mengelola APBN di tengah keterbatasan fiskal.
“Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi terkait dengan kinerja keuangan Pak Menteri, Bapak, Ibu Wamen, dalam menjalankan tupoksi yang ada di Kementerian P2MI ini. Terkait dengan penggunaan APBN yang diberikan kepada KP2MI pada hari ini dan juga sudah 16 kali mendapatkan apresiasi dan achievement dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dengan pengelolaan anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ade Rezki.
Ade berharap, kondisi anggaran KP2MI yang saat ini tergolong minim, tidak menyurutkan capaian target (outcome) kerja, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pos belanja lainnya.
Melihat dinamika global yang dihadapi oleh para pekerja migran dan diaspora Indonesia saat ini, Ade mendorong agar anggaran KP2MI dinaikkan secara signifikan pada tahun mendatang.
“Kita berharap bahwa di tahun anggaran tahun 2027, ini bisa menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan dan Bappenas agar belanja untuk KP2MI ini semakin besar, dengan melihat berbagai situasi dinamika yang terjadi pada hari ini bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri sebagai diaspora,” kata Ade.
Keberhasilan KP2MI dalam mengusut dan memulangkan sejumlah PMI non-prosedural dari luar negeri, juga mendapat apresiasi tinggi dari parlemen.
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, secara khusus memuji langkah cepat KP2MI dalam menyelamatkan para pekerja di Kamboja dan Libya.
“Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali. Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja yang berasal dari Kalimantan Tengah, kebetulan kampung Pak Menteri sendiri,” ujar Yahya.
Selain kasus di Kamboja, Yahya juga menggarisbawahi keberhasilan evakuasi pekerja migran non-prosedural dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, penyelamatan di zona berisiko tinggi tersebut merupakan buah dari kolaborasi solid antarlembaga.
“Yang kedua, apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana” kata Yahya.(***)
