• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Anggaran Mitranya Untuk Tahun 2021

Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Anggaran Mitranya Untuk Tahun 2021

September 22, 2020
Tetapkan Status Bencana Nasional, Pemerintah Indonesia Didesak Hentikan Pembungkaman Protes Karhutla

Tetapkan Status Bencana Nasional, Pemerintah Indonesia Didesak Hentikan Pembungkaman Protes Karhutla

Oktober 24, 2026
Ketua DPRD Batam Kamaluddin Minta Maaf atas Molornya Jadwal Paripurna, Segera Perbaiki Koordinasi

Ketua DPRD Batam Kamaluddin Minta Maaf atas Molornya Jadwal Paripurna, Segera Perbaiki Koordinasi

Oktober 24, 2026
ADVERTISEMENT
dr. Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Prioritaskan Kesehatan Gratis dan Infrastruktur

dr. Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Prioritaskan Kesehatan Gratis dan Infrastruktur

Oktober 24, 2026
Disdukcapil Kota Bekasi Sosialisasikan IKD untuk Permudah Akses Perlindungan Sosial Digital

Disdukcapil Kota Bekasi Sosialisasikan IKD untuk Permudah Akses Perlindungan Sosial Digital

Oktober 24, 2026
Tim Verval Mabes TNI Perkuat Sinergi dengan Pemkab Pacitan untuk Percepatan KDKMP

Tim Verval Mabes TNI Perkuat Sinergi dengan Pemkab Pacitan untuk Percepatan KDKMP

Oktober 24, 2026
Sigap Hadap Kebakaran Batumanndi, TNI AL Kerahkan Unsur Laut 

Sigap Hadap Kebakaran Batumanndi, TNI AL Kerahkan Unsur Laut 

Oktober 24, 2026
TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Tindak Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB  NURFAIZAH 08

TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Tindak Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB  NURFAIZAH 08

Oktober 24, 2026
Perkuat Strategi Pemilu 2029, Golkar Gelar Rakornis dan Bimtek FPG DPRD se-Indonesia Timur

Perkuat Strategi Pemilu 2029, Golkar Gelar Rakornis dan Bimtek FPG DPRD se-Indonesia Timur

Oktober 24, 2026
Emas di Makimi Papua jadi Rebutan, Masyarakat Adat Dapat Apa?

Emas di Makimi Papua jadi Rebutan, Masyarakat Adat Dapat Apa?

Oktober 24, 2026
Kardinal Suharyo Kunjungi Polda Kaltim : Teguhkan Iman dan Integritas Polisi

Kardinal Suharyo Kunjungi Polda Kaltim : Teguhkan Iman dan Integritas Polisi

Oktober 23, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, Oktober 24, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Anggaran Mitranya Untuk Tahun 2021

[Nasional]

September 22, 2020
in Nasional
0
0
SHARES
171
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P (foto: Istimewa)

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komisi VI DPR RI setujui Pagu Anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Mitra dengan total 8,1 Triliun pada hari ini, Selasa (22/9/2020). Rapat kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual dengan tetap mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 ini.

Rapat Kerja Komisi VI ini dipimpin oleh Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P dengan Agenda pembahasan Pagu Anggaran tahun 2021 untuk Kementerian Mitra. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara I Gedung DPR RI Senayan, Jakarta dan dihadiri semua menteri terkait dan Kepala BKPM.

Dalam memimpin rapat Gde Sumrjaya Linggih meminta agar dana ini digunakan dengan baik untuk kebajikan rakyat. Gde yang sering dipanggil Pak Demer meminta kepada Kementerian terkait agar melakukan mapping terhadap 17 (tujuh belas) daerah strategis investasi sehingga DPR dan publik dapat mengetahuinya.

ADVERTISEMENT

Kementerian BUMN

Pagu Anggaran tahun 2021 yang disetujui adalah untuk 4 (empat) Kementerian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yaitu untuk Kementerian BUMN sebesar Rp 244.827.483.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program yang terdiri atas:

  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 158.273.280.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); dan
  • Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp 86.554.203.000,- (Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Kementerian Perindustrian

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian sebesar Rp 3.181.384.901.000,- (Tiga  Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam 4 (empat) program yang terdiri atas:

  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.443.631.772.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
  • Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp 663.361.351.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
  • Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp 112.367.167.000,- (Seratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  • Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp 962.024.611.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Kementerian Koperasi dan UKM

Komisi VI DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 978.289.099.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam 2 (dua) program yang terdiri atas:

  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 352.326.654.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
  • Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebesar Rp 625.962.445.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Kementerian Perdagangan

Untuk Kementerian Perdagangan, pagu anggaran tahun 2021 yang disetujui oleh Komisi VI adalah sebesar Rp 3.028.964.712.000 (Tiga Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang dialokasikan dalam 4 (empat) program yang terdiri atas:

  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.401.929.026.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
  • Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp 973.594.468.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  • Program Perdagangan Luar Negeri sebesar sebesar Rp 643.271.218.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
  • Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar Rp 10.170.000.000,- (Sepuluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Selain dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi VI DPR RI, Rapat Kerja Komisi VI ini juga dihadiri oleh seluruh Menteri Mitra Komisi VI DPR RI diantaranya Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(Aj/GM)

 

Komentar Facebook

Tags: DPR RIGde Sumarjaya LinggihKementerian BUMNKementerian Koperasi dan UKMKementerian PerindustrianKomisi VIPagu Anggaran
ShareTweetSend

Related Posts

Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Oktober 7, 2026
Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Oktober 7, 2026
DPR Menyetujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang 

DPR Menyetujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang 

Oktober 6, 2026

Resmi Jadi Kapolri,  Suyudi Titip Pesan ke Insan Pers

Oktober 2, 2026

Dokumen Persetujuan Provinsi Papua Utara Diserahkan ke Komisi II DPR RI

September 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?