Jakarta, SatukanIndonesia.com– Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengecam keras insiden penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1). Insiden ini menambah daftar panjang buruknya penanganan PMI di negara jiran tersebut.
Ia menyebut, peristiwa ini termasuk salah satu tindakan terburuk, karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor.
“PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Saleh kepada wartawan, dilansir dari JawaPos Selasa (28/1).
Karena itu, PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah Indonesia diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia. Ia meminta, jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan.
“Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” tegas Saleh.
Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan, PAN melalui anggota DPR yang duduk di komisi dan posisi terkait dipastikan akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. Tidak hanya di dalam negeri, jika dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia.
Menurutnya, pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ia pun menegaskan, itu tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Apalagi, status kelembagaan intansi ini baru dinaikkan setingkat lebih tinggi pada periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” ucap Saleh.
Lebih lanjut, Saleh menekankan sembari menunggu penyelesaian kasus ini, pemerintah diminta untuk memperhatikan keluarga para korban. Dengan begitu, informasi dan bantuan dapat diberikan secara langsung kepada mereka.
“PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun,” pungkasnya.(***)
ADVERTISEMENT
