JAYAPURA, satukanindonesia.com – Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape telah meminta agar negara-negara anggota Melanesia Spearhead Group (MSG) untuk mengembalikan Papua Barat dan Kaledonia Baru dalam agenda keanggotaan penuh MSG.
Ia berbicara di Suva, Fiji pada Senin (23/6/2025) pada KTT Pemimpin MSG, meskipun dialog tingkat tinggi dengan Indonesia (mengenai Papua Barat) dan Prancis (mengenai Kaledonia Baru) harus terus berlanjut,namun secara budaya “tidak bisa mencerminkan budaya Melanesia” jika tidak memberikan mereka tempat di meja perundingan.
Demikian dikutip dari laman internet,www.postcourier.com.pg, Kamis (26/06/2025) setelah pertemuan KTT Pemimpin MSG Senin (23/06/2025).
Baik Papua Barat melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat maupun Kaledonia Baru melalui Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS).
Memang Papua Nugini mengakui Papua Barat sebagai provinsi di Indonesia, menjadikan pernyataan halus yang mungkin membuat Jakarta gelisah. Orang orang di Papua Barat telah lama berjuang untuk merdeka dari Indonesia sejak 1969, pasca referendum 1969.
PM James Marape mendesak, negara negara MSG untuk memperkuat ikatan budaya dan takdir bersama, merujuk pada peradaban Lapita kuno untuk menekankan kesamaan leluhur.
“Tuan Ketua (Ketua MSG sekarang PM Fiji ) kami adalah masyarakat kuno. Warisan kami sudah ada sejak 4500 tahun lalu,”katanya. “ Jejak budaya Lapita menyatukan kita..akar kami, laut kami,warisan kami, dan masyarakat kami,”tambahnya.
“Meskipun batas batas modern kita dibentuk oleh proses kedaulatan dan sistem Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), MSG harus mencerminkan kesatuan budaya dan takdir bersama kita,”kata Marape.
Marape menegaskan, kembali dukungan PNG terhadap proses dialog tingkat tinggi yang didukung Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dengan Indonesia, menekankan perlunya menghormati kedaulatan sambil mempromosikan hak hak Melanesia.
“MSG memiliki tanggung jawab terhadap semua warga Melanesia baik di Indonesia yang berdaulat, Selat Torres di bawah kedaulatan Australia atau di tempat lain Diskusi kita harus melindungi hak hak masyarakat tanpa melanggar batas batas negara,”katanya.
Ia mengatakan, surat akan dikirimkan ke Paris dan Jakarta yang mencerminkan posisi MSG yang bersatu mengenai Papua Barat dan Kaledonia Baru.
Mengenai usulan kunjungan Menteri Luar Negeri MSG ke Provinsi Melanesia di Indonesia, Marape dengan tegas dalam penentangannya. “PNG tidak mendukung usulan ini,”katanya.
“Sejak 2010, PIF telah meningkatkan keterlibatan dengan Indonesia ke tingkat pemimpin. Kunjungan Menteri akan menurunkan keterlibatan itu dan beresiko merusak jalur yang dibangun dengan hari hari,”katanya.
Marape memuji partisipasi Indonesia dalam dialog MSG dan menegaskan kembali, hal itu tidak melanggar kedaulatan tetapi justru memperkuat tanggung jawab dan ikatan budaya Melanesia.
Ia menggambarkan, MSG sebagai jangkar Forum Kepulauan Pasifik di masa yang tidak pasti dan mendesak para anggota untuk menjunjung tinggi identitasnya sambil melengkapi mekanisme regional yang lebih luas.
“Saat PNG memperingati 50 tahun kemerdekaannya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara saudara MSG yang telah berjalan bersama kami dan kami berharap untuk tumbuh lebih kuat bersama selama 50 tahun ke depan,”tegasnya. [**/GRW]
