Jakarta, SatukanIndonesia.com — Mencuatnya wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifly Hasan, mendapat pertentangan dari kalangan pengamat politik dari Rumah Poltik Indonesia. Fernando Emas selaku Direktur Rumah Politik Indonesia menilai siapapun orang disekitar Presiden Jokowi yang mendorong penundaan pemilu 2024 merupakan penghianat Konstitusi, demokrasi dan menghianati semangat reformasi ’98.
Menurut Fernando, politisi yang menjadi koalisi partai pendukung Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin sengaja ingin menjerumuskan Presiden Jokowi karena akan bisa membuat keadaan Republik ini tidak membaik seperti alasan yang dilontarkan oleh Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai lain yang abu-abu seperi Ketua Umum Partaii Golkar, Airlangga Hartarto.
“Pimpinan Partai Politik Pendukung Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang mewacanakan penundaan pemilu 2024 dengan berbagai macam alasan merupakan penghianat Konstitusi, demokrasi dan menghianati semangat reformasi ’98,’ kata Fernando dalam Releasenya yang diterima Media ini, Kamis, 3/3/2022.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mengenai aktor utama dibalik wacana penudaan pemilu 2024 dipimpin Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaita (LBP), Fernando tidak meyakini issu itu.
“Saya juga tidak yakin kalau Menteri LBP yang mengkoordinir tentang usulan penundaan pemilu. Bisa saja dimunculkan nama LBP hanya untuk memecah belah antara LBP dan Jokowi karena LBP dianggap begitu dekat dengan Jokowi.” tutur Fernando.
Akan tetapi lanjut Fernando, justru yang harus ditanyakan apa motivasi dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan serta Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang namanya disebut-sebut pada beberapa media ikut mendukung penundaan Pemilu tanpa ada ketegasan sikap setujua atau tidak namanya disebut sebagai pendukung penundaan Pemilu 2024.
Dengan adanya wacana yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan menunda pelaksanaan Pemilu, Fernando mengusulkan supaya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Parpol karena telah secara sengaja mencederai kehidupan berbangsa dan berkonstitusi.
“Kalau mereka tidak siap mengikuti pemilu 2024, sebaiknya mundur saja dari posisi Ketum partai. Apalagi berdasarkan catatan kasus yang ditangani KPK ketiganya pernah disebut-sebut. Misalnya Muhaimin Iskandar dengan kasus yang dikenal kardus durian. Begitupula dengan Zulkifli Hasan terseret dalam kasus suap alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Provinsi Riau pada 2014,” tutur dalam releasenya.
Lebih lanjut mengenai anti tesa dari penundaan Pemilu 2024, Fernando mengemukakan dalilnya, bahwa untuk membuktikan kepada publik bahwa keinginan untuk menunda pemilu 2024 bukan dari Jokowi, sebaiknya PKB, dan PAN dikeluarkan dari koalisi pemerintahan dan segera copot para menterinya. (***)
