Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan tugas check and balance. Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kata Hasto, kekuasaan yang terpusat bisa menimbulkan kemampuan manipulasi.
Berada di luar pemerintahan, kata Hasto, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” jelas Hasto dalam wawancara di sebuah stasiun televisi swasta, sebagaimana dilansir VIVA, Kamis, 15 Februari 2024.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, kata dia, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.
Ia mengaku banyak pemilih di luar negeri, tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif,. Sehingga lanjut dia, perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ucap dia.
Maka itu, Hasto kembali menegaskan selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” katanya.
Adapun jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” jelasnya. (***)
