Jakarta, SatukanIndonesia.com – Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua selama ini cukup baik. Perhatian itu terutama infrastruktur dan kami perlu menyampaikan Kebijakan pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui berbagai program kementerian sejak Tahun 2014 hingga saat ini tidak pernah henti untuk terus membangun tanah Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli orang Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan Thomas Safanpo Wakil Bupati Asmat, Papua saat menghadiri webinar dengan tema Membangun Sinergi Untuk Mewujudkan Papua Yang Maju, adil dan Sejahtera, yang diselenggarakan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Kamis, 1 Juli 2021. Pembicara lain Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Johannes Haryanto, SJ, dan Robert Hadi Ketua Umum PUKAT.
Menurut Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Asmat Papua ini Keseriusan pemerintah pusat membangun Papua dengan memberikan kewenangan penuh melalui Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua hingga keluarnya Inpres no. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Kebijakan program pembangunan itu, katanya tentu saja ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan sarana pembangunan infrastruktur.
Karena Inpres nomor 9 Tahun 2020 adalah salah satu payung hukum terbaru dalam upaya lebih mempercepat kemajuan pembangunan di Tanah Papua, tutur Wakil Bupati Asmat ini,
Tapi kami juga mengakui jika ingin meningkatkan daya saing di Papua ada beberapa aspek yang menjadi perhatian yaitu pendidikan, kesehatan.
Menurutnya hasil penelitian LIPI pada tahun 2011 yang lalu mengatakan bahwa ada empat masalah pokok di Papua yang menjadi temuan LIPI yaitu status dan sejarah politik, pelanggaran HAM, Stigmatisasi dan kegagalan pembangunan Papua.
“Ada distrust masyarakat Papua terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah”, kata orang nomor dua di Kabupaten Asmat ini.
Karena itu, katanya Pemuda Katolik seluruh pengurus dan kader Pemuda Katolik di Indonesia untuk menunjukkan kepedulian yang nyata dan konkrit untuk membangun sinergisitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Papua, terlibat aktif dan berbuat sesuatu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Thomas, Besarnya aliran dana Otonomi khusus ke Papua belum diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang memadai. Menurut data Indeks Pembangunan Manusia, Papua dan Papua Barat berada pada posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Kenyataan ini mengindikasikan rendahnya kondisi pendidikan. Untuk itu, selama ini menurut Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Asmat ini menandaskan bahwa sejak 10 tahun lalu yaitu periode 1990-2000 pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur mengalami kemunduran.
Sekolah sekolah dibangun mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah tetapi tidak ditunjang dan didukung oleh para guru yang memiliki kompetensi yang baik.
Sedangkan Romo Haryanto Johanes Haryanto, SJ mengatakan pembangunan pendidikan di Papua tidak bisa dijalankan dengan cara yang biasa dilakukan didaerah-daerah lain di Indonesia dan perlu ada program akselerasi khusus untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua. Selama ini Gereja di Papua telah membantu peningkatan mutu pendidikan di Papua. Oleh karena itu, menurut Pastor Moderator Pemuda Katolik itu kedepan kerjasama antara pemerintah dan gereja disana harus menjadi prioritas bila ingin pembangunan pendidikan Papua lebih baik.
Sementara itu dalam webinar ini Romo Johannes Hariyanto mengatakan bahwa sejarah menjadikan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemuda Katolik menjadi ujung tombak kehadiran Gereja di tengah-tengah masyarakat.
“Kepentingan banyak orang menjadi hukum dasar(bonnum commune)dalam berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengurus dan kader Pemuda Katolik”, ujar Romo Moderator Nasional Pengurus Pusat Pemuda Katolik ini.
Pada bagian yang sama Romo Hariyanto juga menandaskan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di Papua itu mulai dari masalaha pendekatan militer, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dari Papua.
“Itu semua lebih merugikan warga Papua itu sendiri dibanding manfaatnya untuk seluruh masyarakat dan warga Papua. Jadi menurut saya solusi untuk mengatasi masalah Papua adalah membangun kesadaran baru yang harus dikuatkan adalah penguatan masyarakat sipil(Civi Society). Bagian Civil Society di Papua adalah Gereja Katolik dan Kristen unsur yang benar-benar hadir nyata di tengah masyarakat Papua. Kekuatan Civil Society harus dilihat sebagai partner Pemernitah Daerah untuk pembangunan masyarakat Papua menuju Papua yang maju, adil, dan sejahtera,” ujar Romo Hariyanto.
Menurut Cristhoper Nugroho Sekjen Pengurus Pemuda Katolik mengatakan semoga webinar ini member masukan yang konstruktif untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama di Papua untukmewujudkan Papua yang maju,adil dan sejahtera. Pro ecclesia et Patria! (FA/SI).
