Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat pendekatan penegakan hukum berbasis pemulihan aset (asset recovery) dengan menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Langkah ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga optimalisasi manfaat ekonomi dari aset hasil tindak pidana.
Penyerahan dilakukan melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah, sebagai upaya memastikan barang rampasan negara tidak terbengkalai serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis negara.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa optimalisasi aset hasil korupsi menjadi instrumen penting dalam memperkuat efek jera sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara (BMN).
“Barang rampasan hasil penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk kepentingan negara, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme yang transparan dan berorientasi nilai guna,” ujar Fitroh dalam keterangan tertulis yang dilansir dari InfoPublik, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan ini juga mencerminkan pemisahan yang jelas antara fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset negara, sehingga setiap institusi dapat menjalankan mandatnya secara optimal. KPK tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memastikan keuntungan hasil korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk publik.
Dalam kegiatan tersebut, KPK menyerahkan dua unit apartemen di kawasan strategis Jakarta Selatan yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Total nilai aset mencapai Rp3.526.205.000.
Aset tersebut terdiri atas satu unit apartemen seluas 150 meter persegi di kawasan Jalan Pintu Satu Senayan senilai Rp2,10 miliar, serta satu unit apartemen seluas 92 meter persegi di FX Residence senilai Rp1,42 miliar.
Barang rampasan ini merupakan bagian dari perkara korupsi atas nama terdakwa Puput Tantriana dan Hasan Aminuddin, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap.
Penyerahan aset didasarkan pada keputusan Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta terkait penetapan status penggunaan barang milik negara. Sejak penandatanganan berita acara serah terima, pengelolaan aset sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lemhannas.
Gubernur Lemhannas, TB Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa pemanfaatan aset rampasan negara memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan penguatan nilai kebangsaan.
“Aset rampasan negara tidak hanya simbol penegakan hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung pendidikan kepemimpinan nasional dan membangun karakter antikorupsi,” ujarnya.
Lemhannas, lanjutnya, berkomitmen mengelola aset tersebut secara optimal, transparan, dan akuntabel guna mendukung program pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
KPK menilai pengelolaan aktif barang rampasan menjadi langkah krusial untuk mencegah penyalahgunaan aset negara sekaligus menjaga nilai ekonominya. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam menekan biaya pemeliharaan serta memastikan aset tetap produktif.
Melalui strategi asset recovery, pemberantasan korupsi diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pemanfaatan aset secara berkelanjutan untuk kepentingan publik.
Dengan demikian, upaya penegakan hukum diharapkan semakin memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola aset negara yang transparan dan akuntabel. (***)
