JAKARTA, satukanindonesia.com – Dunia sedang memasuki babak geopolitik yang semakin sulit diprediksi. Persaingan kekuatan besar, konflik bersenjata, perebutan sumber daya strategis, hingga perkembangan teknologi militer telah mengubah wajah keamanan internasional.
Perang tidak lagi semata-mata berlangsung melalui pertempuran darat, laut, dan udara, tetapi juga merambah ruang siber, satelit, kecerdasan buatan, serta penguasaan informasi.
Dalam lanskap demikian, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan posisi geografis yang strategis dan politik luar negeri bebas aktif. Melainkan pula kedaulatan negara harus ditopang oleh sistem pertahanan yang tangguh, teknologi modern, serta kemampuan nasional untuk menentukan masa depannya sendiri. Tambahan pula sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan pertahanan yang tidak sederhana.
Wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, jalur perdagangan internasional yang melintasi perairan Nusantara, serta kedekatan geografis dengan kawasan Indo-Pasifik menempatkan Indonesia dalam pusaran kepentingan geopolitik global.
Ketegangan di Laut China Selatan, rivalitas Amerika Serikat dan China, serta konflik berkepanjangan di berbagai kawasan memperlihatkan bahwa stabilitas internasional tidak dapat lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang permanen.
Indonesia membutuhkan kesiapan pertahanan yang mampu menjawab ancaman konvensional, sekaligus mengantisipasi perubahan karakter peperangan modern.
Maka modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dipahami sebagai kebutuhan strategis negara, bukan sekadar perlombaan membeli persenjataan.
Di mana pengadaan persenjataan TNI AD perpaduan daya gempur lapis baja modern dan kemandirian industri pertahanan domestik. Kekuatan darat ini ditopang oleh mobilitas tinggi Tank Harimau kaliber 105 mm khusus medan kepulauan dan daya hancur masif tank berat Leopard 2 RI.
Untuk serangan presisi jarak jauh, TNI AD mengandalkan roket MLRS Astros II MK-6 serta meriam CAESAR 155 mm, sementara infanteri garis depan diperkuat senapan taktis SS3-M1 buatan PT Pindad untuk operasi pasukan khusus. Juga Indonesia mempunyai kapal induk KRI Sriwijaya-100.
KRI Sriwijaya-100 ini memperluas jangkauan operasi jarak jauh TNI AL sebagai pangkalan apung taktis helikopter, drone, dan pasukan amfibi. Operasinya dilindungi berlapis oleh kekuatan kapal cepat rudal, kapal selam senyap, serta fregat mutakhir seperti KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321.
Melalui kemitraan strategis PT PAL dan Fincantieri, integrasi kapal-kapal unggulan ini mempercepat kemandirian pertahanan menuju kekuatan maritim blue water navy.
Sedangkan keunggulan persenjataan TNI AU terletak pada integrasi alutsista generasi baru berkemampuan omnirole untuk supremasi udara nasional.
Kekuatan ini bertumpu pada jet tempur Dassault Rafale berproteksi elektronik SPECTRA yang dipadukan dengan rudal jarak jauh METEOR BVR dan bom pintar HAMMER.
Ketangguhan serbu ini diperkuat pesawat logistik Airbus A400M MRTT serta jaringan Radar GCI terbaru demi menjamin deteksi dini dan keunggulan udara NKRI secara mandiri.
Bagi Indonesia, teknologi tersebut memiliki relevansi khusus dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia. Di mana terdapat satu prinsip mendasar yang tidak boleh hilang dalam geliat modernisasi tersebut, yakni hakikat pertahanan Indonesia sebagai sistem yang bersifat semesta.
Pasal 30 UUD 1945 menegaskan kedudukan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sesuai tugas masing-masing, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Dalam kerangka pertahanan negara, TNI menjadi komponen utama yang diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, teknologi modern semestinya memperkuat, bukan menggantikan, semangat kemanunggalan TNI dan rakyat.
Kecanggihan persenjataan akan kehilangan makna strategis apabila tidak ditopang ketahanan masyarakat, kesiapan logistik, kekuatan ekonomi, pendidikan kebangsaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sishankamrata bukan romantisme doktrin masa lalu, melainkan konsepsi pertahanan yang tetap relevan dalam menghadapi peperangan multidimensi.
Gotong royong nasional justru memperoleh makna baru ketika ancaman dapat datang melalui jaringan digital, disinformasi, gangguan ekonomi, ataupun serangan terhadap infrastruktur vital.
Dalam perspektif geopolitik, pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia juga harus tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif.
Modernisasi militer bukan dimaksudkan untuk menyeret Indonesia ke dalam rivalitas blok kekuatan dunia, melainkan memperbesar ruang kemandirian dalam menentukan sikap strategis. Diplomasi yang kuat membutuhkan daya tangkal yang kredibel.
Kekuatan militer yang tidak disertai kebijaksanaan diplomatik, berpotensi menjadikan negara terjebak dalam persaingan yang justru merugikan kepentingan nasional.
Kekuatan pertahanan negara juga tidak hanya diukur dari kemampuan memenangkan peperangan. Tetapi terutama dari kesanggupannya mencegah perang, menjaga perdamaian, dan memastikan kedaulatan tidak dapat dipertaruhkan oleh tekanan kekuatan asing.
Indonesia tidak perlu menjadi negara yang mengancam siapa pun, tetapi harus menjadi bangsa yang tidak mudah diancam oleh siapa pun.
Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, geliat modernisasi pertahanan harus menjadi jalan menuju kemandirian strategis Indonesia. Persenjataan mutakhir, industri pertahanan nasional, teknologi siber, dan Sishankamrata mesti tumbuh sebagai satu kesatuan kekuatan.
Kedaulatan sejati bukan sekadar kemampuan menjaga batas wilayah, melainkan keberanian dan kapasitas bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dalam menentukan nasibnya sendiri. Itulah makna pertahanan Indonesia yang modern, berdaulat, dan berkepribadian Pancasila. [***/GRW]
Penulis : Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).