SORONG, SatukanIndonesia.com – Pemerintah dinilai tidak serius dalam menjaga kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, di bumi Cenderawasih. Diantaranya, kehadiran perusahaan pertambangan nikelc di kabupaten Raja Ampat.
Hal ini dikatakan Fiktor Klafiyu, Juru Kampanye Gerakan Selamatkan Manusia, Tanah, Hutan Malamoi, melalui siaran pers yang diterima media ini, Minggu (02/02/2025).
Ditegaskannya, eksploitasi nikel yang terus berlangsung, hanya akan membawa kehancuran bagi lingkungan dan masyarakat adat setempat.
Menurutnya, ekspansi tambang nikel di Raja Ampat terus meluas. Salah satu perusahaan yang beroperasi adalah PT Gag Nikel anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).
Perusahaan ini telah lama menambang nikel di Pulau Gag, meskipun wilayah tersebut dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan menjadi bagian penting dari ekosistem Papua.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar mendorong produksi nikel, untuk mendukung industri baterai mobil listrik.
Namun, menurut Fiktor Klafiyu, proyek ini sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Tambang nikel ini tidak bisa dibenarkan. Aktivitas ini akan merusak hutan, mencemari laut, mengotori sungai, dan menghancurkan keanekaragaman hayati baik di daratan maupun bawah laut. Raja Ampat bukan tempat untuk eksploitasi tambang, melainkan surga dunia yang harus kita jaga,”katanya.
Raja Ampat adalah pusat keanekaragaman hayati dunia bukan sekadar destinasi wisata. Dari survei The Nature Conservancy (TNC) dan Conservation International, menunjukkan bahwa 75 persen spesies laut dunia hidup di perairan Raja Ampat. Wilayah ini memiliki lebih dari 550 spesies karang, 1.427 spesies ikan, dan 700 lebih jenis moluska.
“Dengan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang, ekosistem laut Raja Ampat terancam mengalami degradasi besar-besaran. Jika aktivitas ini tidak segera dihentikan, maka keindahan alam Papua dan sumber mata pencaharian masyarakat adat akan hilang selamanya,”katanya.
Sementara Koordinator Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Domberai, di provinsi Papua Barat Daya, Ronald Kondjol, menyoroti dampak besar yang telah ditimbulkan oleh PT Gag Nikel.
Menurutnya, eksploitasi nikel di Pulau Gag telah menyebabkan deforestasi besar-besaran hingga hutan adat di pulau tersebut menjadi rusak dan gundul.
“Bagaimana nasib anak cucu masyarakat adat Papua jika hutan mereka sudah habis? Pemerintah harus turun tangan sebelum semuanya terlambat,”ujarnya.
Maka, dirinya meminta, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Papua Barat Daya untuk segera membentuk tim investigasi dan menginspeksi langsung aktivitas PT Gag Nikel.
Ia menegaskan, perubahan warna air di bibir pantai serta deforestasi di Pulau Gag adalah bukti nyata adanya pencemaran dan kerusakan ekosistem yang serius.
Lebih lanjut, ia mengancam bahwa jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, masyarakat adat Papua akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kantor pemerintahan setempat, Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, hingga Istana Presiden.
“Kami tidak akan tinggal diam jika tanah adat kami dirusak. Kami siap melakukan aksi besar-besaran jika pemerintah tetap membiarkan eksploitasi tambang ini,”katanya.
Ia juga mendesak, Pemerintah provinsi Papua Barat Daya untuk segera menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag.
“Mengevaluasi izin lingkungan PT Gag Nikel dan memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap regulasi lingkungan. Serta melindungi kawasan hutan adat dan keanekaragaman hayati Papua sebagai aset yang harus diwariskan kepada generasi mendatang,”katanya.
Pemerintah juga harus mengevaluasi kebijakan industri nikel nasional, agar tidak mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat demi kepentingan bisnis global.
“Sebab jika eksploitasi ini dibiarkan berlanjut, bukan hanya masyarakat adat yang akan kehilangan tanah dan sumber kehidupannya, tetapi juga dunia akan kehilangan salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar yang pernah ada,”tukasnya. [GRW]
