Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Massa aksi dari Partai Prima menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12).
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, puluhan massa aksi yang mendesak komisioner KPU untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan diskriminasi partai politik baru di Pemilu 2024.
“Komisioner harus mau bertanggung jawab apa yang terjadi perbuatan intimidasi yang anda lakukan,” ujar orator di atas mobil komando partai Prima.
Beberapa massa aksi dari partai Prima ada yang memilih mendekat ke pagar gedung KPU untuk memaksa masuk dan menuntut agar komisioner KPU turun menemui massa. Tak hanya itu, salah satu massa aksi juga tampak memanjat pagar namun segera diamankan aparat.
Imbasnya, beberapa massa terlibat cekcok dengan petugas yang berjaga di Gedung KPU RI.
“Saya minta komisioner harus menyatakan sikap kalau KPU berani diaudit,” teriak orator.
Akibat aksi demonstrasi tersebut, lalu lintas di jalan Imam Bonjol, Menteng mulai dari depan taman Suropati hingga Bundaran HI terpaksa ditutup.
Aksi tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada Kamis (8/12) lalu mereka juga telah mendatangi kantor KPU. Mereka menuntut agar KPU di audit dan meminta supaya data SIPOL parpol dibuka untuk publik.
“Aksi ini kembali dilakukan dilakukan lantaran belum ada tindakan atas tuntutan mereka sebelumnya,” kata Ketua DPW PRIMA DKI Jakarta Nuradim dalam keterangan tertulis.
Nuradim menilai KPU bertindak diskriminatif dan tidak transparan dalam proses tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Menurut dia, pihaknya sengaja dijegal oleh KPU.
“Dengan men-TMS-kan [tidak memenuhi syarat] PRIMA di Papua dalam proses verifikasi administrasi,” ujarnya.
Nuradim mengklaim PRIMA dianggap sebagai partai nasional yang bercita rasa partai lokal bagi rakyat Papua. Menurut dia, harapan Orang Asli Papua (OAP) bertumpu pada kehadiran PRIMA di Papua sebagai parpol nasional rasa parpol lokal.
Dia menyebut PRIMA merupakan satu-satunya parpol di Papua yang kepengurusannya diisi oleh OAP dari tingkatan provinsi sampai tingkatan distrik.
“KPU sengaja menjegal kami di Papua, PRIMA dianggap akan mengganggu kelompok Oligarki 1 persen yang selama ini nyaman menguasai hajat hidup 99 persen rakyat Indonesia,” ucapnya.
Selain itu, kata Nuradim, PRIMA menilai bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu KPU bertindak tidak adil, jujur dan transparan. Hal itu terbukti dengan banyaknya temuan dan fakta bahwa terjadi manipulasi data dan perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh KPU.
“Parpol datanya bermasalah justru diloloskan, sementara parpol yang seharusnya lolos, yakni PRIMA, justru dijegal,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Samsang Syamsir juga menyebut pihaknya mencurigai sejumlah kecurangan yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses verifikasi administrasi partai politik.
Bentuk kecurangan itu berupa manipulasi data oleh KPU Sulsel atas hasil verifikasi KPU di Kabupaten/Kota.
Ia menyampaikan mulanya sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Sulsel sempat mengunggah hasil verifikasi partai politik. Namun tak berselang lama, unggahan itu dihapus dan memberikan hasil yang berbeda. (mnf/DAL)(***)
