Jakarta, SatukanIndonesia.com – Bakamla RI menggelar rapat pimpinan perdana di Tahun 2021. Kegiatan dilakukan baik secara tatap muka maupun secara daring, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).
Adapun tema yang diusung adalah “Mewujudkan Tata Kelola Keamanan dan Keselamatan di Laut yang Kondusif dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi”.
Pada kegiatan itu, hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud dalam arahannya menekankan kepada delapan (8) aspek penguatan tata kelola keamanan dan keselamatan di laut.
Pertama, meningkatkan peranan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sehingga tercipta laut yang aman. Kedua, meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait di laut.
Ketiga, merancang Rencana Strategi sesuai situasi terkini dan yang akan datang. Keempat, mengupayakan perbaikan laporan keuangan. Kelima, melengkapi minimum essential force (MEF) dalam hal personel dan sarpras guna mendukung tupoksi.
Keenam, menerus kembangkan sistem informasi maritim nasional yang terintegrasi dengan K/L terkait di laut. Ketujuh, meningkatkan kualitas personel dan kedelapan, berperan aktif mendorong RUU Kamla untuk masuk dalam Prolegnas 2022.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengucapkan rasa terima kasihnya atas perkenan kehadiran dan arahan dari Menko Mahfud. Tidak dipungkiri, arahan yang diberikan selain tepat sasaran, namun juga mendukung perkembangan Bakamla RI sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.
Aan Kurnia turut menyampaikan paparannya terkait refleksi pencapaian dan evaluasi kinerja Bakamla RI selama tahun 2020, isu-isu keamanan laut yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2021, arah kebijakan Bakamla RI, dan proyeksi langkah-langkah yang perlu dilakukan selama tahun 2021.
Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara secara daring, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono, Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Novy G.A. Palenkahu dan Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Syarief Hidayat. (*)
