• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Seorang Ibu Meninggal di Kaimana, DPR Otsus : Pangkas Proses Administrasi Rujukan

Seorang Ibu Meninggal di Kaimana, DPR Otsus : Pangkas Proses Administrasi Rujukan

Oktober 1, 2026
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

November 17, 2026
Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

November 16, 2026
DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

November 16, 2026
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

November 16, 2026
Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

Seorang Ibu Meninggal di Kaimana, DPR Otsus : Pangkas Proses Administrasi Rujukan

(Fokus Berita)

Oktober 1, 2026
in Fokus Berita
0
0
SHARES
49
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

MANOKWARI, satukanindonesia.com – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat menyoroti, kematian seorang ibu di Kabupaten Kaimana karena yang menunggu dana rujukan Program Papua Barat Sehat (PBS) hingga akhirnya meninggal dunia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diminta, mengevaluasi menyeluruh pelayanan PBS.

Sorotan itu disampaikan, dalam pandangan akhir Fraksi Otsus terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Papua Barat Tahun Anggaran 2026.

Pandangan akhir dibacakan Ketua Fraksi Otsus DPRP Papua Barat, Mudasir Bogra, pada rapat paripurna masa sidang III 2026, Rabu (30/09/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Otsus meminta, Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan lima hal.

Pertama, mengevaluasi menyeluruh proses pelayanan PBS yang dinilai terlalu panjang dan memakan waktu.

Kedua, memperpendek proses administrasi dan mempercepat pencairan dana rujukan PBS.

Ketiga, memastikan setiap petugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan.

Keempat, menempatkan kepentingan pasien, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagai prioritas utama.

Kelima, memperbaiki tata kelola dan koordinasi agar kejadian serupa tidak terulang.

“Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan oleh proses administrasi yang berbelit. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar, dan negara harus hadir dengan cepat dan tepat bagi Orang Asli Papua,”demikian bunyi pandangan akhir fraksi tersebut.

Empat Catatan atas Jawaban Gubernur, Fraksi Otsus lebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Gubernur atas jawaban terhadap pandangan umum fraksi.

Jawaban itu dinilai, memberi perhatian serius pada masukan fraksi, terutama soal penguatan Otsus, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, transparansi, dan usulan fasilitasi pilot OAP.

Fraksi kemudian menyampaikan, empat catatan dan penegasan.

Pertama, soal penguatan Otsus. Kenaikan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) disebut harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan OAP.

Fraksi mendorong, penguatan pengendalian, pelaporan, dan evaluasi agar manfaatnya dapat ditelusuri dan dipertanggung jawabkan secara transparan.

Kedua, optimalisasi PAD. Fraksi mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan pajak dan aset daerah, serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer dan dana bagi hasil (DBH), tanpa menambah beban masyarakat.

Ketiga, efisiensi belanja. Setiap tambahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan target kinerja yang jelas. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperkuat evaluasi kinerja agar anggaran memberi manfaat nyata, bukan sekadar menaikkan besaran belanja.

Keempat, fasilitasi pilot OAP. Fraksi mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap usulan fasilitasi 10 pilot OAP dan mendorong agar segera diwujudkan melalui verifikasi data dan kompetensi, kajian kewenangan, kerja sama dengan maskapai, serta kesesuaian penggunaan Dana Otsus.

Fraksi menyatakan akan mengawal hingga para pilot OAP benar-benar bekerja sesuai profesinya. Dalam pandangan akhir tersebut, Fraksi menegaskan, fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat adat OAP.

Fraksi akan terus mengawal pembahasan ranperda itu hingga ditetapkan, dengan memastikan kebijakan fiskal dalam kerangka Otsus tidak berhenti pada besarnya alokasi, tetapi dibuktikan melalui manfaat, hasil, dan peningkatan kualitas hidup OAP.

Rapat paripurna tersebut akhirnya menyetujui dan menetapkan Ranperda APBD-P Papua Barat 2026 menjadi peraturan daerah. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: DRPD Provinsi Papua BaratOtsus
ShareTweetSend

Related Posts

DBH Migas Otsus 81,56 Persen Dipangkas, Ngabalin Ingatkan Pemerintah Pusat soal Keutuhan NKRI

DBH Migas Otsus 81,56 Persen Dipangkas, Ngabalin Ingatkan Pemerintah Pusat soal Keutuhan NKRI

November 14, 2026
Perkuat SDM Papua, Ketua Komite III DPD RI Mendorong Reformasi Tata Kelola Dana Otsus

Perkuat SDM Papua, Ketua Komite III DPD RI Mendorong Reformasi Tata Kelola Dana Otsus

Agustus 6, 2026
Pemerintah Indonesia : Tidak Ada Pemotongan Dana Otonomi Khusus Papua

Pemerintah Indonesia : Tidak Ada Pemotongan Dana Otonomi Khusus Papua

Mei 16, 2026

Otsus Merupakan Hasil Konsensus Pemerintah Indonesia dan Orang Papua 

April 26, 2026

DPD RI dan MRP Didesak Akhiri Polimik, Fokus pada Implementasi Otsus

April 10, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?