JAYAPURA, SatukanIndonesia.Com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) menyoroti Pemerintah Pusat terkait Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua.
Pasalnya, Presiden RI. Ir. Joko Widodo sangat konsen dan serius dalam membangun Tanah Papua termasuk kebijakan reformasi dan aspek keberpihakan terhadap OAP.
Jemi Jefferson Liusanda, Wakil Ketua Umum DPP KNPI menjelaskan, dalam semangat afirmasi dan keberpihakan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) OAP akan sedikit tercermin apabila pengangkatan empat Pejabat Gubernur di 4 provinsi baru atau DOB adalah OAP.
Empat provinsi yaitu provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Barat Daya.
“Jika melihat semngat yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 14, 15 dan 16. Maka kita harus memaknai sebagai keberpihakan pemerintah Pusat, untuk meningkatkan kesejahteraan OAP,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Jemi Jefferson Liusanda kepada wartawan, Jumat (28/07/2023).
Oleh sebab itu, Ketua Karateker DPD KNPI Provinsi Papua Selatan ini menegaskan, bahwa sudah selayaknya pengangkatan Pj Gubernur Provinsi Papua harus OAP yang memiliki kualifikasi dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Jemi J Liusanda menuturkan, DPD KNPI Papua Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas Pemuda setanah Papua menyarankan kepada Presiden Jokowi dan Mendagri agar mengangkat OAP sebagai Pj Gubernur Papua.
Berdasarkan semangat implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Tanah Papua dan dalam semangat afirmasi dan Keberpihakan bagi OAP
“Maka kami memberikan masukan bagi Presiden RI melalui Mentri Dalam Negeri agar mengangkat Pj Gubernur Papua harus Orang Asli Papua,”tegasnya lagi.
Sementara Bennyamin Gurik, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua mengemukakan, Pj Gubernur Provinsi Papua harus dijabat oleh OAP, agar bisa melanjutkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.
KNPI Provinsi Papua menyaki bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo, akan memproses OAP menduduki jabatan tersebut.
“Kami mendukung dan yakin bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap memberikan ruang seluas – luasnya kepada Orang Asli Papua dalam membangun negerinya sendiri,”ujarnya.
Maka, selaku tokoh intelektual Papua berharap, agar tidak ada lagi oknum OAP yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk memberikan dukungan bagi orang dari luar tanah Papua.
“Jadi Tak Perlu bawa atau mendukung orang yang tidak pernah di Papua atau menjagokan orang daerah lain, seakan akan orang asli Papua tidak pantas begitu,” tegasnya.
Benyamin Gurik meyakini, OAP yang akan terpilih sebagai Penjabat Gubernur Papua, karena hal ini berkaitan dengan martabat Presiden untuk menjaga Orang Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.
“Sebab, jika Presiden Jokowi mengingkari hal ini. tentunya menciderai apa yang disampaikan, dan bagi saya hal ini tidak mungkin,” tegasnya.
Sehingga, kata dia, negara tetap konsisten akan mendorong dan mendukung OAP, maka tidak perlu ada usaha dan atau kelompok manapun untuk mempengarui pemerintah pusat.
“Kami masih yakin bahwa Pemerintah Pusat akan tetap konsisten bahwa porsi akan tetap diberikan kepada orang asli Papua,”tandasnya. [GRW/redaksi]
