Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara atas pernyataan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkaitan dengan utang.
Baik JK maupun AHY menyampaikan bahwa utang pemerintah kini sangat besar dan butuh Rp1.000 triliun untuk dicicil setiap tahun.
“Kita kan kalau lihat dari data pengelolaan utang kita kan tiap tahun, kita tahu beberapa utang itu kan ada jangka waktunya jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun untuk pembayaran utangnya itu sudah ada di APBN,” ungkap Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Selasa (23/5/2023)
Hal tersebut, kata Sri Mulyani merupakan bagian dari strategi pembiayaan oleh pemerintah. Di mana utang dikelola dengan baik, mulai dari penerbitan hingga yang harus dibayarkan.
“Paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar yang kemudian beban utangnya tetap manageble, itu yang masuk dalam sustainabilitas,” paparnya.
Sebagai catatan, pemerintah tahun ini melakukan pembayaran bunga utang sebesar Rp 426,8 triliun untuk bunga utang dalam negeri dan Rp 14,6 triliun untuk bunga utang luar negeri.
Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2023 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya termasuk utang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Pada periode 2018-2021, realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 257,95 triliun (2018), sebesar Rp 275,52 triliun (2019), sebesar Rp 314,09 triliun (2020), dan sebesar Rp 343,49 triliun (2021).
Sementara itu, pada 2022, realisasi bunga utang diperkirakan mencapai Rp 403,87 triliun, lebih rendah dari target yang tercatat Rp 405,87 triliun.(***)
