Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk melakukan kerja maksimal terhadap empat rekomendasi utama UNESCO agar statusnya tidak dicabut.
Adapun empat rekomendasi tersebut, yakni peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola, pelaksanaan pelatihan manajemen untuk memahami prinsip-prinsip geopark global, dan peningkatan visibilitas melalui pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.
“Rekomendasi UNESCO harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Kamis, 22 Mei 2025 dilansir dari Sinpo.id.
Ia pun memastikan DPR akan mendukung penuh segala intervensi yang dilakukan guna mempertahankan status keanggotaan Kaldera Toba di UNESCO agar terus mendapat pengakuan global. Namun, masyarakat juga harus ikut mendukung.
“Toba adalah salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Jika kita gagal menjaganya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya status geopark, tapi juga reputasi global kita dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan,” ungkapnya.
Puan menilai kehilangan status UGGp Kaldera Toba akan menjadi preseden buruk. Sehingga ia menegaskan DPR RI siap mendorong pembahasan lintas komisi untuk mengawal percepatan perbaikan, termasuk dari sisi regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
“Ini bukan lagi urusan Sumatera Utara saja, ini urusan nasional. Kita tidak boleh kalah oleh kelalaian administratif. Kaldera Toba harus diselamatkan sekarang, bukan nanti,” kata Puan menambahkan.
Diketahui, ancaman dicabutnya status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp) terjadi setelah dua tahun masa pembenahan yang diberikan UNESCO tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pengelola.
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E Simandjorang mengatakan bahwa waktu yang tersisa untuk perbaikan Kaldera Toba yang berada di Sumatera Utara itu hanya tinggal satu bulan sebelum tim asesor UNESCO datang melakukan evaluasi ulang pada Juni 2025.
Terlebih sejak diberi peringatan atau ‘kartu kuning’ oleh UNESCO pada September 2023, empat rekomendasi penting belum dijalankan secara maksimal.(***)
