• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
UKP-PIP Berubah Menjadi BPIP

UKP-PIP Berubah Menjadi BPIP

November 8, 2018
Cabor Barongsai Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih Empat Emas

Cabor Barongsai Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih Empat Emas

November 17, 2026
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Persaingan Atlet Berlangsung Ketat, Pokja Wartawan Kota Bekasi Tinjau Cabor Mini 4WD Porprov XV Jabar 2026

Persaingan Atlet Berlangsung Ketat, Pokja Wartawan Kota Bekasi Tinjau Cabor Mini 4WD Porprov XV Jabar 2026

November 17, 2026
Bertemu Menkomdigi dan Menteri PPPA, Baleg DPR Soroti Kekerasan Anak di Ranah Digital

Bertemu Menkomdigi dan Menteri PPPA, Baleg DPR Soroti Kekerasan Anak di Ranah Digital

November 17, 2026
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

November 17, 2026
Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

November 17, 2026
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

UKP-PIP Berubah Menjadi BPIP

(NASIONAL)

November 8, 2018
in Nasional
0
0
SHARES
1.1k
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Belum genap 1 (satu) tahun usia Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merubahnya menjadi PERPRES Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2018.

Perpres yang baru ini telah merubah nomenklatur lembaga tersebut dari Unit Kerja Presiden (UKP) menjadi setara dengan kementerian/lembaga dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dipimpin oleh Prof. Yudi Latief Ph.D dan Ketua Dewan Pengarah dipegang oleh Mantan Presiden RI ke 5, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Ir. Arief Poerboyo Moekiyat, M.T., Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Kesbang) pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, perubahan Perpres tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan dikeluarkannya PERPRES Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). PERPRES tersebut untuk menyempurnakan/mengganti UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2017, dalam rangka memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, demikian pesan whatsapp yang diterima Satukanindonesia.com dari Deputi VI Kemenko Polhukam RI, Sabtu (03/03/2018).

Menurut Arief, masa transisi PERPRES tersebut, yaitu perubahan dari UKP -PIP menjadi BPIP memerlukan waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak PERPRES Nomor 7 Tahun 2018 ditetapkan, yaitu tanggal 28 Februari 2018 hingga 28 Agustus 2018.

Berdasarkan pasal 1 dalam PERPRES Nomor 7 Tahun 2018, diatur tentang struktur dan keberadaan BPIP merupakan lembaga yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sedangkan personalia yang ada pada Lembaga non-kementerian ini terdiri dari seorang Kepala BPIP dan Wakil Kepala, seorang Ketua Dewan Pengarah, beberapa Anggota Dewan Pengarah dan dibantu oleh Sekretaris Utama serta beberapa Deputi.

Menurut Perpres ini, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Selain itu, dalam Perpres yang baru ini diatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP oleh Presiden. Sedangkan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/atau Wakil Kepala setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

ADVERTISEMENT

Dalam Perpres tersebut telah mengatur tentang masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP, menurut Perpres ini, berlaku untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Menurut Perpres ini, Dewan Pengarah diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri. (Aj/Redaksi SatukanIndonesia.com)

Komentar Facebook

Tags: Badan Pembinaan Ideologi PancasilaPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi PancasilaSatukan IndonesiaUKP PIPUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
ShareTweetSend

Related Posts

Serangan pada Media Siber Merupakan Bentuk Kekerasan Terhadap Pers

Serangan pada Media Siber Merupakan Bentuk Kekerasan Terhadap Pers

Februari 21, 2025
Intoleransi-Radikalisme Ancam Pluralisme

Intoleransi-Radikalisme Ancam Pluralisme

Mei 14, 2021
BI Turunkan Bunga Acuan, Rupiah Naik ke Rp14.060 per Dolar AS

BI Turunkan Bunga Acuan, Rupiah Naik ke Rp14.060 per Dolar AS

September 19, 2019

Juniver Girsang: Tidak Boleh Lagi Ada Advokat Gampangan dan Murahan

Maret 30, 2019

Walikota Siantar Ajak Mahasiswa Advent Surya Nusantara Hindari Berita Hoax

Maret 27, 2019
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?