Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan segala persyaratan dokumen calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinyatakan lengkap. Hal itu disampaikan Meutya usai merampungkan proses verifikasi berkas pada pukul 14.00 pada Jumat (5/11).
“Pukul 14.00 WIB, pimpinan Komisi I dan Kapoksi telah melakukan verifikasi dokumen terhadap Calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, menyatakan telah lengkap untuk dokumen,” ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021). Baca Juga: Barisan Pemuda Nusantara Dorong Kader Rebut dan Kuasai Posisi Strategis Eksekutif dan Legislatif
Proses verifikasi tersebut diketahui dilakukan sebagai syarat sebelum Andika menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dengan Komisi I pada Sabtu (6/11) besok dimulai pukul 10.00
Adapun sejumlah berkas yang diverifikasi yakni, data riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat (SKBD). Baca Juga: Golkar: Pemilu Masih Jauh, Konfigurasi Politik Masih Bisa Berubah
Andika disebut telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021. Lalu, melaporkan pajak terakhir pada 20 Juni 2021. Andika kata Meutya juga berbadan sehat, baik jasmani dan rohani sesuai keterangan dokter dengan hasil PCR negatif. “Dengan demikian lengkap verifikasi administrasi,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Selanjutnya, Meutya melanjutkan, Andika akan menjalani proses fit and proper test. Disusul dengan pendalaman lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang dihadiri langsung Andika pada Sabtu (6/11). Kemudian sehari setelahnya, pada Minggu (7/11), Komisi I DPR akan mendatangi kediaman Andika untuk melakukan proses verifikasi faktual. Baca Juga: Politikus Demokrat: Hasto Sekjen PDIP Pandai Menjilat
Diketahui, Andika menjadi calon tunggal untuk mengganti posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan mengakhiri masa baktinya pada akhir November. Ia menjadi calon tunggal yang diserahkan Jokowi melalaui Mensesneg Pratikno yang diserahkan kepada DPR melalui Surat Presiden (Surpres) bernomor R-50/Pres/10/2021.(Nal/SI)
